JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat mensinyalir ada maksud-maksud tersembunyi di balik wacana reshuffle yang digulirkan Partai Golkar. Sinyalemen yang sama juga diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Anis Matta. Ia mempertanyakan motif Golkar atas wacana tersebut.
Salah satu kader Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa, mengatakan, di partainya memang banyak yang berkeinginan menjadi menteri. "Ya kalau mau jadi menteri pakai jalur etislah," kata Anis menanggapi isu Golkar tersebut, Kamis (15/7/2010) di Gedung DPR, Jakarta.
Meski menilai wacana reshuffle mengganggu kondisi psikologis para menteri, PKS tak akan membawanya untuk dijadikan bahan pembicaraan di internal Sekretariat Gabungan Koalisi. "Reshuffle itu hak prerogatif Presiden. Tidak bagus kalau menekan Presiden dengan cara seperti itu. Ada prosedurnya, datang saja ke Presiden kalau mau jadi menteri," ujarnya sambil tersenyum.
Hanya saja, Anis mengingatkan, Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sebaiknya melakukan klarifikasi kepada menteri yang bersangkutan. Sebab, dari sejumlah kendalanya, di antaranya anggaran yang belum cair sehingga menghambat pelaksanaan program.
"Evaluasi seperti itu kan ditujukan ke internal kabinet, jangan ke publik. Apalagi tujuannya untuk meningkatkan kinerja. Kalau banyak menteri rapor merah, tidak hanya kesalahan di menteri, tapi seluruh kabinet," kata dia.
