Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Mau Lihat Wilayah Perbatasan

Kompas.com - 14/07/2010, 15:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta penanganan pengelolaan perbatasan ditingkatkan, termasuk penanganan kejahatan transnasional. Presiden juga meminta agar penanganan perbatasan dilakukan dengan baik oleh para pemangku kepentingan.

"Badan Nasional Pengelola Perbatasan bersama gubernur, wali kota, dan pemerintah pusat harus dapat memastikan penanganan pengelolaan perbatasan ke depan semakin baik," kata Presiden pada jumpa pers bersama Ketua DPR Marzuki Alie seusai melakukan pertemuan konsultasi pemerintah-DPR, Rabu (14/7/2010) di Istana Negara, Jakarta.

Secara geografis, Indonesia memiliki kawasan-kawasan yang berbatasan dengan 10 negara, baik di wilayah darat maupun laut. Wilayah darat Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua Niugini, dan Timor Leste yang berada di tiga pulau, yaitu Kalimantan, Papua, dan Pulau Timor.

Untuk wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Niugini.

Terkait pengelolaan perbatasan itu, Marzuki Alie mengatakan bahwa DPR memberikan usulan kepada pemerintah. Usulan tersebut yaitu melakukan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan keamanan; kelestarian lingkungan; dan turut melibatkan semua pemangku kepentingan.

Saat ini, Indonesia masih terus melakukan negosiasi terkait perbatasan dengan negara tetangga. Presiden menekankan, penyelesaian masalah perbatasan dengan negara tetangga sebaiknya dilakukan menggunakan pendekatan diplomasi.

Presiden juga meminta agar patroli darat, laut, dan udara terus dilakukan. "Dewan dan pemerintah sepakat bahwa kita harus melakukan langkah serius dalam penanganan pengelolaan perbatasan, termasuk dalam hal anggaran, peran pemda, dan perekrutan badan nasional pengelola perbatasan," kata SBY.

Presiden juga mengatakan akan menyempatkan diri mengunjungi wilayah perbatasan untuk memastikan bahwa wilayah tersebut masih bagian dari NKRI. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya pekerjaan fisik dalam mengamankan daerah-daerah terluar di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com