DENPASAR, KOMPAS.com - Selain globalisasi, demokrasi, dan teknologi, faktor budaya selama ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pengambilan suatu kebijakan. Budaya kini dianggap sebagai dinamika baru di bidang ilmu administrasi publik.
Hal ini disampaikan anggota dewan pertimbangan Presiden (Wantimpres) Ginandjar Kartasasmita di sela-sela sesi panel kongres Internasional Ilmu Administrasi ke-28 (28th International Congress of Administrative Science ILAS-LASIA) di Bali International Convention Centre, Nusa dua, Selasa (13/7/2010).
Budaya telah berperan penting dalam suatu pengambilan kebijakan hingga perkembangan suatu daerah atau Negara. Dalam budaya multikultural pejabat publik bekerja di dalam organisasi publik yang beragam dan mengambil kebijakan beragam pula disesuaikan dengan karakter dan budaya penduduk setempat.
"Kebijakan di Aceh, Jawa, dan papua berbeda. Sesuai dengan kultur budayanya," jelas Ginandjar. Dalam tren desentralisasi di Indonesia saat ini, selain membawa dampak positif dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sisi lain timbul masalah kependudukan yang kian kompleks.
Namun jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain, desentralisasi Indonesia sedikit lebih baik. Masalah yang kini muncul adalah banyak daerah di Indonesia yang dipimpin orang-orang yang tidak memenuhi kualifikasi.
"Akibatnya masalah pelayanan publik menjadi semakin buruk. Selain itu kehidupan sosial ekonomi penduduk lokal tidak menjadi baik, namun justru menjadi buruk. Sebagian besar daeraj otonom juga masih mengandalkan kucuran dana dari pemerintah pusat sebagai sumber pendapatan utama," pungkas Ginandjar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.