Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budaya Lokal Pengaruhi Kebijakan

Kompas.com - 13/07/2010, 18:33 WIB

DENPASAR, KOMPAS.com - Selain globalisasi, demokrasi, dan teknologi, faktor budaya selama ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pengambilan suatu kebijakan. Budaya kini dianggap sebagai dinamika baru di bidang ilmu administrasi publik.

Hal ini disampaikan anggota dewan pertimbangan Presiden (Wantimpres) Ginandjar Kartasasmita di sela-sela sesi panel kongres Internasional Ilmu Administrasi ke-28 (28th International Congress of Administrative Science ILAS-LASIA) di Bali International Convention Centre, Nusa dua, Selasa (13/7/2010).

Budaya telah berperan penting dalam suatu pengambilan kebijakan hingga perkembangan suatu daerah atau Negara. Dalam budaya multikultural pejabat publik bekerja di dalam organisasi publik yang beragam dan mengambil kebijakan beragam pula disesuaikan dengan karakter dan budaya penduduk setempat.

"Kebijakan di Aceh, Jawa, dan papua berbeda. Sesuai dengan kultur budayanya," jelas Ginandjar. Dalam tren desentralisasi di Indonesia saat ini, selain membawa dampak positif dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sisi lain timbul masalah kependudukan yang kian kompleks.

Namun jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain, desentralisasi Indonesia sedikit lebih baik. Masalah yang kini muncul adalah banyak daerah di Indonesia yang dipimpin orang-orang yang tidak memenuhi kualifikasi.

"Akibatnya masalah pelayanan publik menjadi semakin buruk. Selain itu kehidupan sosial ekonomi penduduk lokal tidak menjadi baik, namun justru menjadi buruk. Sebagian besar daeraj otonom juga masih mengandalkan kucuran dana dari pemerintah pusat sebagai sumber pendapatan utama," pungkas Ginandjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com