Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menjelang Pemilu, HKTI Makin Seksi

Kompas.com - 10/07/2010, 10:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com Puluhan juta petani dinilai hanya menjadi obyek yang dimanfaatkan oleh para politisi untuk meraih suara dalam pemilu mendatang. Para politisi berusaha menduduki pucuk pimpinan organisasi-organisasi petani, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Sebagian memang punya latar belakang petani atau pertanian, sebagian pernah atau masih menjadi pengurus HKTI, tetapi sebagian lagi sama sekali tak punya latar belakang petani atau pertanian.

"Banyak sekali politisi yang mendadak (ingin jadi) petani," kata Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik dari Universitas Paramadina, saat diskusi mingguan Radio Trijaya di Warung Daun Jakarta, Sabtu (10/7/2010).

Burhanuddin mengatakan, penilaian itu dapat dilihat dari munculnya nama-nama pengurus partai dalam bursa calon Ketua Umum HKTI yang akan diperebutkan pekan depan di Bali. Selain ketua incumbent yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Geridra Prabowo Subianto, saat ini sudah bermunculan nama-nama politisi yang ingin menjadi Ketua Umum HKTI. Sebut saja Sutiyoso (mantan Gubernur DKI Jakarta yang pernah mencalonkan diri sebagai calon presiden dan saat ini menjadi Ketua Umum PKPI), Titiek Soeharto (Wasekjen Golkar), Anton Apriantono (kader PKS, mantan Menteri Pertanian), Djafar Hafsah (Ketua DPP Demokrat), dan anggota DPD, Oesman Sapta, yang juga Ketua Partai Pembangunan Daerah (PPD).

Burhanuddin menilai, perebutan posisi Ketua Umum HKTI oleh para politisi wajar karena secara statistik jumlah petani di Indonesia sangat besar atau mencapai 44,6 persen dari jumlah penduduk di Indonesia. "Anggotanya luar biasa. Karena itu, HKTI menjadi incaran para politisi," ujarnya.

Djafar membantah bahwa pencalonan dirinya hanya untuk memperebutkan suara petani. Menurut dia, ia telah menjadi pengurus HKTI selama 35 tahun. "Sudah banyak perjalanan saya di tani. HKTI jangan dipolitisasi. HKTI harus netral. HKTI harus dijadikan media komunikasi petani dengan pemerintah dan swasta," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

    Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

    Nasional
    Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

    Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

    Nasional
    Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

    Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

    Nasional
    Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

    Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

    Nasional
    Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

    Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

    Nasional
    AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

    AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

    Nasional
    MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

    MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

    Nasional
    Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

    Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

    Nasional
    Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

    Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

    Nasional
    Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

    Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

    Nasional
    TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

    TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

    Nasional
    Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

    Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

    Nasional
    Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

    Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

    Nasional
    Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

    Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com