Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhammadiyah Butuh Regenerasi

Kompas.com - 05/07/2010, 09:09 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Muhammadiyah membutuhkan regenerasi kepemimpinan agar tidak menimbulkan krisis kepemimpinan institusional. Tuntutan regenerasi itu muncul menyusul banyaknya pengurus lama pada Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2005-2010 yang dicalonkan untuk duduk kembali pada kepengurusan dalam Muktamar Ke-46 Muhammadiyah kali ini.

Anggota Dewan Pembina Nurcholish Madjid Society, Yudi Latif, saat dihubungi dari Yogyakarta, Minggu (4/7/2010), mengingatkan agar dalam memilih pemimpin, kader Muhammadiyah tidak terjebak dalam nama-nama besar elitenya. Nama besar bukan jaminan untuk mampu membawa Muhammadiyah menuju pembaruan (tajdid) memasuki abad ke-2 berdirinya Muhammadiyah. ”Muhammadiyah butuh pemimpin yang memiliki komitmen, ikhlas, tulus, dan mampu mengembalikan Muhammadiyah ke jalur pembaharuannya,” katanya.

Pemimpin yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi dipastikan tidak akan membawa Muhammadiyah dalam tarikan berbagai kepentingan. Tokoh seperti itu, meskipun tidak terkenal di kalangan publik, atau tokoh nasional, layak dipilih sebagai pemimpin. Namun, jika terpilih, ia harus didukung tim yang mampu menyuarakan aspirasi dan kepentingan Muhammadiyah.

Kriteria itu muncul dilandasi kegelisahan sebagian kalangan, termasuk kelompok internal Muhammadiyah, atas mandeknya semangat pembaruan.

Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Riza Ul Haq menegaskan, regenerasi Muhammadiyah merupakan sebuah keharusan. ”Muhammadiyah akan sulit terhindar dari krisis institusional jika kepentingan kaderisasi dan regenerasi diabaikan dalam muktamar,” katanya.

Saat ini Muhammadiyah terjebak dalam pelembagaan birokratisasi dan semakin pragmatis, sementara semangat pembaruan yang merupakan motor penggerak organisasi mulai menipis.

Karena itu, lanjut Fajar, diperlukan kepemimpinan kolektif baru yang konsisten menyuarakan pembaruan gerakan, mendorong akuntabilitas organisasi, dan menjaga institusi dari godaan politik praktis.

Kepala Pusat Studi Muhammadiyah dan Perubahan Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Asep Purnama Bachtiar, mengatakan sebanyak 39 calon tetap anggota Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah itu merupakan pilihan anggota tanwir atau lembaga perwakilan tertinggi Muhammadiyah yang berasal dari pengurus wilayah dan pusat. Banyaknya anggota PP Muhammadiyah yang dicalonkan lagi itu mencerminkan ada masalah dalam pembinaan organisasi.

PP Aisyiyah melayangkan nota keberatan kepada PP Muhammadiyah karena tak ada calon perempuan untuk kepemimpinan 2010-2015. ”Kontribusi Aisyiyah tidak dihargai dalam kepemimpinan kolektif Persyarikatan Muhammadiyah,” kata Sekretaris PP Aisyiyah Trias Setiawati, kemarin. (WKM/NTA/MZW/ARA)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

    Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

    Nasional
    Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

    Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

    Nasional
    Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

    Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

    Nasional
    CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

    CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

    Nasional
    Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

    Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

    Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

    Nasional
    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Nasional
    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Nasional
    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Nasional
    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Nasional
    Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

    Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

    Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

    Nasional
    PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

    PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

    Nasional
    Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

    Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

    Nasional
    Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

    Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com