Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Membaca Strategi Politik PKS

Kompas.com - 23/06/2010, 08:16 WIB

Oleh Ikrar Nusa Bhakti *

KOMPAS.com — Pemilihan umum masih empat tahun lagi, tetapi partai-partai politik semakin mematangkan strateginya untuk memenangi Pemilu 2014, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden-wakil presiden. Partai Keadilan Sejahtera berupaya untuk naik peringkat menjadi tiga besar pada Pemilu 2014.

Pergeseran format politik yang diusung partai-partai pun terjadi. Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Demokrat berupaya bergeser ke kanan atau menonjolkan asas keislaman untuk menunjukkan bahwa partai-partai itu bukan lagi dipandang sebagai partai nasionalis sekuler. Sebaliknya, partai-partai yang selama ini menonjolkan asas atau ideologi Islam justru bergeser ke tengah.

Di antara partai-partai berbasis massa Islam yang berani menonjolkan format baru politiknya ke arah tengah adalah PKS. Pada Musyawarah Nasional II PKS, 16-20 Juni 2010 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, PKS semakin menonjolkan dirinya bukan lagi sebagai partai dakwah yang eksklusif, melainkan sudah menjadi partai terbuka bagi warga negara Indonesia non-Muslim untuk bergabung ke partai itu.

Apa yang dilakukan PKS sebenarnya merupakan langkah lanjutan "Deklarasi PKS di Bali" yang memungkinkan masuknya anggota partai atau calon anggota legislatif PKS dari golongan non-Muslim. Adalah kenyataan bahwa di daerah Indonesia timur, seperti Nusa Tenggara Timur dan terlebih lagi Papua, ada 20 anggota legislatif daerah yang berasal dari kalangan non-Muslim yang mewakili daerah berpenduduk sebagian besar non-Muslim tersebut.

Apa yang ditargetkan PKS melalui gebrakan strategis atas format politik baru ini? Mengapa pula PKS berani mengambil langkah politik yang berisiko itu? Akankah target itu akan dicapai?

Berisiko

Dipilihnya Hotel Ritz-Carlton di SCBD, Jakarta, bukanlah tanpa makna. Hotel tersebut merupakan bagian dari jaringan hotel mewah bertaraf internasional yang berpusat di Amerika Serikat yang sebagian sahamnya bukan mustahil juga dimiliki oleh orang Yahudi. Ini merupakan simbol bahwa PKS tidak anti-AS.

Lebih khusus lagi ini bukan saja simbol bahwa PKS dapat "hidup berdampingan secara damai (peaceful co-existence) dengan negara yang selama ini menjadi bulan-bulanan kritiknya, khususnya terkait dengan isu politik di Timur Tengah dan Palestina", melainkan penonjolan simbol bahwa PKS juga dapat bekerja sama dengan negara-negara Barat, seperti AS, Jerman, Australia, serta dengan negara berhaluan komunis, seperti Republik Rakyat China.

Melalui simbol politik itu, PKS juga ingin agar bila perolehan suaranya cukup besar pada Pemilu 2014, misalnya lebih dari 10 persen, paling tidak negara-negara Barat dari tiga benua yang berbeda, seperti AS, Jerman, dan Australia, tidak akan mencurigai PKS sebagai partai yang anti-Barat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com