Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis Matta Setuju TNI Diberi Hak Pilih

Kompas.com - 20/06/2010, 18:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta, menyatakan dukungannya terhadap wacana pemberian hak pilih kepada TNI pada Pemilu 2014.

"Secara pribadi, saya mendukung ," kata Anis Matta usai penutupan Musyawarah Nasional  II PKS di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Minggu (20/6/2010).

Menurut dia, jika pada Pemilu 2014 mendatang ada wacana untuk memberikan hak pilih kepada TNI , hal itu tidak menjadi masalah karena sistem politik di Indonesia saat ini sudah kokoh.

Dalam proses penghapusan dwifungsi TNI, kata dia, TNI didorong menjadi profesional dengan melakukan reformasi di internal lembaga TNI. Dwi fungsi adalah TNI sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan serta sebagai kekuatan sosial politik sehingga bisa dipilih untuk duduk di DPR dan MPR.

"Hasilnya, TNI saat ini sudah lebih baik, misalnya TNI saat ini sudah tidak berbisnis lagi," kata Wakil Ketua DPR ini.

Menurut dia, kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mewacanakan TNI bisa memiliki hak pilih pada Pemilu asalkan diamanahkan dalam undang-undang, maka sudah tidak masalah dan sudah waktunya untuk dipikirkan kembali.

Jika TNI diberikan hak pilih, kata Anis, tidak perlu dikhawatirkan seperti di masa Orde Baru, karena TNI saat ini setelah melakukan reformasi birokrasi sudah seperti pegawai negeri sipil.

"Persoalannya hanya memberikan hak suara di bilik suara," katanya. Jika TNI diberikan hak suara pada Pemilu 2014, Anis Matta juga tidak khawatir suara pemilih dari TNI akan masuk ke partai tertentu.

"Kami tidak khawatir pada suara dari TNI, karena banyak juga keluarga TNI yang memilih PKS," kata Anis.

Sebelumnya, Presiden SBY mengatakan, suatu saat TNI harus diberikan haknya untuk memberikan hak suara pada Pemilu jika sudah tidak ada hambatan yang mengganggu kekompakan, jiwa korsa (satu rasa), dan sebagainya.

Presiden menyadari adanya kekhawatiran di masa lalu bila TNI memiliki dan menggunakan hak pilihnya maka akan terjadi perpecahan di kalangan internal militer.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

    TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

    Nasional
    Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

    Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

    Nasional
    Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

    Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

    Nasional
    Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

    Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

    Nasional
    Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

    Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

    Nasional
    Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

    Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

    [POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

    Nasional
    Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

    Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

    Nasional
    Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

    Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

    Nasional
    Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

    Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

    GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

    Nasional
    Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

    Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

    Nasional
    Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

    Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

    Nasional
    Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

    Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com