PLN Usulkan Listrik Gratis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Persero (PLN) Dahlan Iskan mengusulkan agar listrik untuk masyarakat miskin digratiskan, sedangkan untuk yang lain disesuaikan tarifnya dengan harga pasar.

"Saya serius. Yang miskin gratis saja, sudah kami cetuskan di DPR kemarin. Pemerintah belum ada tanggapan, dikira saya guyon. Saya serius," katanya dalam acara diskusi TDL yang diselenggarakan Forkem dengan Kementerian Koordinator Perekonomian di Pulau Bidadari, Jakarta, Sabtu (12/6/2010).

Dia mengatakan, masyarakat miskin tersebut adalah mereka yang mempunyai listrik 450 kWh yang diperkirakan mencapai 20 juta pelanggan. "Atau kira-kira memiliki lima lampu bolam ditambah dengan TV, radio, VCD, rice cooker bergantian dengan seterika dan kipas angin," katanya.

Dahlan mengatakan, dengan skema rakyat miskin gratis sedangkan untuk masyarakat lainnya membayar sesuai tarif pasar, PLN akan untung.

Dia memperkirakan, untuk menggratiskan masyarakat miskin, pihaknya akan kehilangan pendapatan sekitar Rp 1,5 triliun, sedangkan pendapatan dari masyarakat lainnya yang membayar sesuai tarif akan meningkat Rp 20 triliun.

"Kalau sampai hati, maksudnya di luar masyarakat miskin membayar penuh sesuai pasar bisa Rp 40 triliun," katanya.

Dahlan menambahkan, usul tersebut merupakan usul konkret untuk membela masyarakat miskin. "Karena selama ini yang menolak kenaikan tarif listrik selalu memberikan alasan untuk rakyat miskin, jadi ini usul konkret untuk rakyat miskin," katanya.

Dia mengatakan, selama ini pihaknya selalu merugi dan mendapatkan subsidi karena untuk biaya produksi mencapai Rp 1.200 per kWh, sedangkan harga jual rata-rata hanya Rp 650 per kWh. Kalau kenaikan 10 persen, tetap saja akan merugi dan harus disubsidi pemerintah.

Dengan adanya skema di atas, menurut dia, PLN akan dapat memperoleh keuntungan dan tidak perlu mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Meski demikian, dia mengakui hal ini agak sulit dilakukan karena harus menaikkan tarif hingga 100 persen.

Selain itu, dia juga mengusulkan mekanisme subsidi langsung ke rakyat. Jadi, subsidi ke PLN yang mencapai lebih dari Rp 50 triliun tersebut tidak diberikan ke PLN, tetapi langsung ke masyarakat.

"Rakyat membayar sesuai tarif. Ini justru akan lebih mendorong penghematan, jadi bukan perusahaannya yang disubsidi," katanya.