Pemerintah Akui Kesenjangan Pembangunan

BANJARNEGARA, KOMPAS.com - Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini mengakui masih adanya disparitas atau kesenjangan antardaerah di Indonesia. Karena itu, dalam rencana jangka panjang pembangunan nasional kedua ini pemerintah akan lebih menekankan pada aspek keadilan dan pemerataan.

"Masalah disparitas ini menjadi orietasi pembangunan pemerintah sekarang. Jadi, pemerataan akan beriringan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Helmy dalam kunjungannya ke Banjarnegara, Jawa Tengah, Minggu (23/5/2010).

Dia mengungkapkan, saat ini perbandingan jumlah penduduk yang tinggal di pedesaan dan perkotaan hampir seimbang. Sekitar 42 persen penduduk Indonesia kini tinggal di perkotaan. Jumlah tersebut melonjak tajam dibanding tahun 1980-an yang hanya 20 persen, dan tahun 1990-an yang sekitar 30 persen.

Pedesaan selama ini memang banyak tertinggal dibanding perkotaan, terutama dari sisi infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, banyak program pembangunan yang diberikan untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan seperti penerapan klaster peningkatan kerangka dasar infrastruktur dalam bentuk berbagai bantuan seperti PNPM Mandiri.

"Di samping itu juga diupayakan peningkatan kesejahteraan melalui bantuan sosial, raskin, dan jamkesmas," kata dia.

Pemberdayaan ekonomi produktif melalui program percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT) juga menjadi program yang saat ini diandalkan pemerintah untuk mendorong pemerataan. Program ini diwujudkan dalam bentuk bantuan ekonomi produktif yang dapat dikelola masyarakat pedesaan secara mandiri.