Mengapa? Karena hak tertinggi dalam menentukan anggaran ada pada DPR, lembaga yang terbangun karena kontrak politik. Namun, apa jadinya jika keputusan politik di Indonesia dibuat di luar lembaga formal DPR?
Jawabannya adalah pasti ada masalah karena kekuasaan tertinggi akan ada di pasar gelap. Keputusan publik yang penting sekali pun, termasuk anggaran, akan ditetapkan oleh dua atau tiga orang saja.
”Politik Indonesia tidak diatur dan tidak diputuskan di lembaga formal, tetapi di balik sistem formal melalui sistem politik kartel,” tutur Rocky Gerung, peneliti ahli Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, saat mengantarkan kuliah umum Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, 18 Mei 2010.
Lalu, apa yang dirasakan dan dijalani oleh seorang pejabat publik yang sudah telanjur terjerumus dalam kubangan hubungan ekonomi dan politik seperti itu? Jawabannya banyak dituturkan oleh Sri Mulyani yang akan melepaskan jabatan menteri keuangan (menkeu) sebelum 1 Juni 2010.
Sri Mulyani menuturkan, pengalaman yang dialaminya menunjukkan bahwa etika dalam hubungan pejabat publik yang satu dengan yang lain di Indonesia menjadi sangat langka. Terjadinya konflik kepentingan, sebagai salah satu ukuran etika, tidak menjadi kendala dalam hubungan pejabat publik dan dianggap lumrah.
Salah satu gambaran konflik kepentingan yang sering terjadi adalah pejabat publik yang merangkap sebagai pengusaha. Mereka tidak risi membuat keputusan yang akhirnya digunakan untuk keuntungan perusahaannya. Secara pribadi, pejabat tersebut sudah melepaskan pengelolaan perusahaannya, tetapi tetap saja diberikan kepada orang-orang terdekat dia, bisa keluarga atau teman akrabnya.
”Suatu saat ada rapat menyepakati sebuah kebijakan publik, yang antara lain perlu adanya impor. Esok harinya, perusahaan milik pejabat publik itulah yang mengimpor. Situasi seperti itu sering kali membuat saya terpana dan terbengong-bengong,” kenang Sri Mulyani.
Apakah keputusan penting itu berjalan? Ya, tetap berjalan, tetapi konflik kepentingan yang terjadi menjadi jauh dari praktik yang berlaku umum secara internasional. Sebagai contoh, semua pejabat di lembaga internasional, seperti Dana Moneter International (IMF). Di IMF, terkumpul semua birokrat dari dunia maju. Mereka mengikuti ketat sinyal-sinyal perilaku yang boleh dan tidak boleh. Salah satu yang dilarang adalah adanya konflik kepentingan.
Jika ragu tentang domain konflik kepentingan, misalnya benturan antara kepentingan publik dan kepentingan kelompoknya, mereka boleh bertanya. Buah dari aturan yang ketat atas konflik kepentingan itu adalah alur kerja yang sangat mudah dikerjakan.
”Namun, saat saya kembali ke Indonesia, banyak pihak yang ikut dalam pembahasan anggaran mendapatkan keuntungan dari kebijakan yang dibuatnya. Tidak ada rasa risi. Yang penting pemerintahan jalan. Soal bagi-bagi kue, itu urusan sekunder,” tuturnya.
Yang terjadi di Gedung DPR, tutur Sri Mulyani, malah lebih mengenaskan lagi. Seorang menkeu harus duduk berjam-jam hanya mendengarkan kritik sangat keras anggota DPR yang pura-pura bersungguh-sungguh dengan mengatasnamakan politik. Namun, pada saat kritik atau pertanyaan mereka dijawab, anggota DPR tadi malah menghilang. Salah satu gambaran etika yang hilang.
”Saya diingatkan anak buah saya agar tidak dimasukkan hati (tidak tersinggung) karena hanya sebuah episode drama. Namun, tetap saja ini menimbulkan pergolakan batin tentang etika publik. Kalau setiap orang berpura-pura dan media memuatnya dan tidak ada satu kelompok yang mengatakan itu adalah kepura-puraan, siapa lagi yang akan memberikan peringatan, yang mengatakan ini adalah norma,” ungkapnya.
Seorang pejabat publik yang di dalam dirinya masih berusaha untuk berbuat baik memberikan sumbangan yang bermakna kepada Republik akan merasa resah bekerja dalam kultur dan hubungan ekonomi dan politik seperti di Indonesia. Bahkan, kerap terjadi split personality (kepribadian yang terpecah) dalam diri pejabat publik itu karena di satu tempat, dia bisa dengan bebas bersikap apa adanya. Namun, pada saat menghadapi anggota DPR, dia harus manut meski tahu pembahasan yang ada hanya buang waktu.
Bayangkan untuk satu kali rapat kerja di Komisi XI DPR dengan menteri keuangan bisa menyedot waktu tidak kurang dari empat jam. Jika dihitung, nilai waktu yang dilewatkan seorang menteri keuangan bisa dicari dari target penerimaan dan pembiayaan yang harus dikejar dalam APBN Perubahan 2010, yakni Rp 1.126 triliun.
Itu artinya, dalam setiap detik, seorang menkeu harus mengumpulkan dana Rp 35,705 juta. Kalau ada satu rapat kerja di Komisi XI DPR yang berlarut-larut dan durasinya minimal empat jam, nilai yang disia-siakan Rp 514,152 miliar.
Jabatan menkeu memang selayaknya diperhitungkan dengan uang karena tugas utamanya mengelola dana pemerintah yang terus meningkat. Untuk tahun 2010 saja, anggaran belanja negara yang dikelola mencapai Rp 1.126 triliun, meningkat dibandingkan dengan tahun 2005 yang masih Rp 500 triliun. Bahkan pada saat yang sama, menkeu juga harus menjaga nilai aset negara sekitar Rp 3.000 triliun.
Sri Mulyani berujar, siapa pun menkeu akan dengan mudah korup karena punya kekuasaan sebagai pejabat publik yang mengelola keuangan negara. Sebagai menkeu, siapa pun mampu menyembunyikan korupsinya dan membeli sistem agar perbuatan jahatnya tersembunyi. Untuk menyembunyikan itu, dia akan menciptakan jaringan dan pengaruh yang menguntungkan diri atau kelompoknya.
Untuk itu, Guru Besar Universitas Indonesia Dorodjatun Kuntjoro-Jakti percaya, tugas besar seorang pejabat publik yang datang dari dunia konsep (perguruan tinggi), seperti Sri Mulyani, adalah mendefinisikan masalah. Sebab, dengan terdefinisikannya masalah, lebih dari 50 persen proses penyelesaian masalah sudah tuntas.
”Tanggung jawab orang-orang dari dunia konsep adalah mengungkapkan kebenaran meskipun seluas samudra kata-katamu, tidak akan cukup mengungkapkan kebenaran. Dan, kebenaran yang kamu ucapkan itu sebenarnya hanya sebersit yang telah diciptakan,” ujarnya saat kuliah perpisahan dengan Sri Mulyani di Kampus Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Salemba, Jakarta, Rabu (19/5).
