Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arbi Sanit: Konspirasi SBY dan Ical

Kompas.com - 19/05/2010, 16:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mundurnya Sri Mulyani dari jabatan Menteri Kuangan yang disusul dengan pembentukan sekretariat gabungan koalisi (setgabsi) dinilai sebagai konspirasi kepentingan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Aburizal Bakrie.

"Kalau bahasa Sri Mulyani itu perkawinan kepentingan, konspirasi kepentingan, SBY dengan Ical, ya jelas dong," ujar pengamat politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit usai menghadiri dialog kenegaraan di DPD, Jakarta, Rabu (19/5/2010).

Menurut Arbi, Presiden Susilo Bambang Yuhdoyono memilih merangkul Aburizal sebagai ketua harian setgabsi karena menurut Arbi, Aburizal dapat menjadi kekuatan pengganggu pemerintahan SBY. "SBY nggak mau diganggu, Ical kekuatan pengganggu, dia punya senjata fraksi di DPR, suara banyak, yang bisa manipulasi century. Manuver politiknya unggul dari semuanya, apa yang dia (presiden) jual? Ya Sri Mulyani," katanya.

Mengenai kemungkinan Golkar kembali berkuasa penuh setelah Aburizal menjadi ketua pelaksana harian Setgabsi, Arbi menyampaikan bahwa hal tersebut tergantung permainan SBY dalam koalisi. "Lebih kuat dia (Golkar). Tergantung bagaimana dia (SBY) main di koalisi, kalau dia bisa bikin peta baru, enam partai dapat diakrabkan, Golkar goyang," tambahnya.

Meskipun begitu, Arbi tidak sependapat jika dikatakan konspirasi SBY dengan Aburizal dikarenakan ketergantungan finansial SBY terhadap Aburizal. "Tidak, karena sejak Pemilu 2009, tidak Ical lagi (penyokong dana), entah siapa, saya belum tahu," katanya.

Arbi juga menyampaikan bahwa saat ini Sri Mulyani tidak akan membuka semua persoalan politik dalam pemerintahan SBY. Namun lanjut Arbi, tidak menutup kemungkinan jika kemudian hari Sri Mulyani bicara. "Pada saatnya mungkin, kalau sekarang nggak karena dia akan konsen ke bank dunia. Mungkin nanti pada saat dia kembali ke Indonesia, saat pemilihan presiden," ujarnya.

Sebelumnya (18/5/2010), Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa sumbangannya sebagai pejabat publik tidak dikehendaki lagi dalam sistem politik dimana perkawinan kepentingan sangat dominan. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com