Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini, 'Panja Susno' Terbentuk

Kompas.com - 12/05/2010, 11:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi III DPR akan membentuk panitia kerja (panja) penegakan hukum pada hari Rabu (12/5/2010). Agenda pertamanya adalah kasus yang dijeratkan Polri terhadap mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji. Panja akan terdiri dari 10-15 orang anggota Komisi III yang mewakili setiap fraksi.

"Hari ini akan dikumpulkan nama-nama yang diusulkan tiap-tiap fraksi. Jumlahnya proporsional, antara 10 dan 15 orang," kata Wakil Ketua Komisi III Fachri Hamzah, Rabu di Gedung DPR, Jakarta.

Setelah nama terkumpul pada hari ini, panja akan langsung mengadakan rapat internal dan menjadwalkan siapa saja pihak-pihak yang akan dipanggil untuk memberikan keterangan. Pembentukan panja penegakan hukum ini dibentuk atas kejanggalan yang didapatkan Komisi III dalam kasus Susno.

Mantan Kabareskrim yang vokal itu dinilai banyak membuka informasi adanya jaringan mafia di institusi kepolisian. Oleh karena itu, sejumlah anggota Dewan mempertanyakan, mengapa Susno yang menjadi whistle blower justru ditahan. "Orang-orang yang disebut Susno justru tidak diberikan status apa pun," katanya.

Beberapa anggota Komisi III, kemarin, telah menemui Susno dan melakukan pertemuan tertutup. Menurut Fachri, dalam pertemuan tertutup itu, Susno menyampaikan bahwa ia menolak menandatangani sejumlah berkas karena tak mengetahui atas dasar apa ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

"Temuan-temuan ini kami catat untuk selanjutnya dikonfirmasi pada pihak kepolisian. Tetapi, Dewan tidak dalam wilayah melakukan intervensi dalam proses hukum, tetapi hanya mengawasi apakah proses itu sudah berjalan benar," kata Fachri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik Ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik Ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com