Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Bahas Penangkapan Susno

Kompas.com - 11/05/2010, 10:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota DPR mempertanyakan dan menyatakan prihatin atas penangkapan yang dilakukan Mabes Polri terhadap mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji. Beberapa di antaranya menangkap kejanggalan dalam proses yang diterapkan kepada Jenderal Bintang Tiga itu.

Komisi III, yang menjadi mitra kepolisian pun, akan membahas persoalan ini pada rapat internal tertutup yang digelar Senin (11/5/2010) pagi, di Gedung DPR, Jakarta.

"Pagi ini kami akan membahas internal. Kami perhatikan, apa yang dikatakannya terbukti benar. Seperti markus dan kejahatan lain yang membuat kami sadar ada markus yang terorganisasi," kata Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar.

Bambang berpendapat, polisi tak punya alasan kuat untuk menahan Susno. "Beliau tidak mungkin melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, yang bisa menjadi alasan kuat penahanan. Maka, kami perlu tanyakan ke Polri, apa urgensi penahanan Susno," ujar anggota Fraksi Partai Golkar ini.

Selain itu, kejanggalan lainnya, Susno dijerat dengan pasal penyuapan, namun sang penyuap justru belum ditetapkan sebagai tersangka. "Pak Susno diduga disuap. Tapi penyuapnya, Sjahril Djohan, kok belum jadi tersangka? Ini kan aneh," kata Bambang.

Anggota Komisi III Asal Fraksi Hanura, Syarifuddin Suding mengungkapkan, Kapolri harus mengklarifikasi mengapa kasus Susno didahulukan dibandingkan apa yang diungkapkannya.

"Seharusnya, apa yang disampaikan Pak Susno, diproses dulu. Misalnya Edmond Ilyas dan Raja Erizman yang diduga mengeksekusi barang bukti Rp 28 miliar," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi III, Fachri Hamzah, kemarin juga memastikan, pihaknya akan segera mengagendakan pemanggilan terhadap Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri untuk meminta penjelasan mengenai penangkapan Susno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com