Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Stringer" Tidak Sesuai dengan KEJ

Kompas.com - 29/04/2010, 17:06 WIB

KOMPAS.com — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyatakan perkembangan industri media dewasa ini ditandai dengan banyaknya jurnalis berstatus koresponden yang merupakan golongan rentan dalam bisnis media.

"Koresponden sering bekerja dengan kontrak kerja yang tidak jelas dan tidak mendapatkan jaminan asuransi atau kesehatan," kata Ketua Umum AJI Indonesia Nezar Patria dalam siaran persnya, Kamis (29/4/2010).

Dikatakannya, kaburnya standar upah serta beban kerja yang tinggi menyebabkan koresponden di daerah bekerja dalam kondisi yang tidak terjamin oleh perusahaan.

Kondisi tersebut, menurut Nezar, masih diperunyam dengan jenjang karier yang juga buram. "Walaupun sudah mendedikasikan dirinya selama bertahun-tahun, status koresponden masih tak kunjung jelas," katanya.

Lebih mengkhawatirkan lagi, kini makin marak ditemui fenomena stringer atau jurnalis yang menjadi "koresponden" dari koresponden dengan kompensasi pas-pasan serta tidak terdaftar sebagai pekerja resmi di sebuah perusahaan media, terutama di stasiun televisi.

"Praktik kerja semacam itu selain bertentangan dengan kode etik jurnalistik, juga lebih parah dari sistem outsourcing (buruh kontrak) yang banyak ditolak oleh kalangan pekerja," kata Koordinator Divisi Serikat Pekerja AJI Indonesia Winuranto Adhi.

Sementara berdasarkan hasil survei yang dilakukan AJI pada Maret lalu terhadap 192 jurnalis dari 48 media di tujuh kota mengungkapkan, masih ditemukan adanya jurnalis yang digaji di bawah standar upah minimum kota/kabupaten.

Ketujuh kota tersebut meliputi Jakarta, Banda Aceh, Medan, Lampung, Bandung, Solo, dan Palu. "Ternyata masih ditemukan ada jurnalis yang digaji di bawah standar UMK (upah minimum kota/kabupaten)," katanya.

Meski dibayangi kondisi yang masih memprihatinkan, AJI memberi apresiasi atas kemajuan pekerja media yang berhasil membangun wadah persatuan yang lebih solid melalui Federasi Serikat Pekerja Media Independen.

Federasi itu merupakan gabungan delapan serikat pekerja media di Indonesia meliputi Dewan Karyawan Tempo (DeKaT), Forum Karyawan Swa (FKS), Serikat Pekerja Radio 68H, Perkumpulan Karyawan Smart FM (PKS), Serikat Karyawan (Sekar) Indosiar, Serikat Pekerja RCTI, Serikat Pekerja Suara Pembaruan, dan Ikatan Karyawan Solo Pos (Ikaso). Dua serikat pekerja media yakni Serikat Pekerja Harian Mercusuar Palu dan Serikat Pekerja Koran Jakarta menyatakan akan bergabung dalam federasi itu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com