MK Tolak Uji Materi UU Penodaan Agama - Kompas.com

MK Tolak Uji Materi UU Penodaan Agama

Kompas.com - 19/04/2010, 18:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi, Senin (18/4/2010), menolak seluruhnya permohonan uji materi terhadap UU Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang diajukan Imparsial, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSAM, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia atau PBHI, Pusat Studi HAM dan Demokrasi  atau Demos, Masyarakat Setara, Yayasan Desantara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, (alm) KH Abdurrahman Wahid, Prof Dr Musdah Mulia, Prof M Dawam Rahardjo, serta KH Maman Imanul Haq.

Permohonan pengujian diajukan terhadap lima norma, yaitu Pasal 1, Pasal 2 ayat 1, Pasal 2 ayat 2, Pasal 3, dan Pasal 4. MK menggunakan sembilan norma UUD 1945 sebagai alat uji, yaitu Pasal 1 ayat 3, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28E ayat 1, Pasal 28E ayat 2, Pasal 28E ayat 3, Pasal 28I ayat 1, Pasal 28I ayat 2, dan Pasal 29 ayat 2.

Pasal 1 berbunyi, "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran, dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu."

Pasal 2 ayat 1 berbunyi, "Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama menteri agama, menteri/jaksa agung, dan menteri dalam negeri."

Pasal 2 ayat 2 berbunyi, "Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat 1 dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah presiden mendapat pertimbangan dari menteri agama, menteri/jaksa agung, dan menteri dalam negeri."

Pasal 3 berbunyi, "Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh menteri agama bersama-sama menteri/jaksa agung dan menteri dalam negeri atau oleh presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi, atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun."

Pasal 4 berbunyi, "Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 156a: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

Putusan ini dibacakan oleh para hakim konstitusi secara bergantian. Namun, terdapat satu hakim yang memiliki pendapat berbeda atau disenting opinion, yaitu hakim konstitusi Maria Farida Indrati.

Selain itu, hakim konstitusi Harjono membacakan concurring opinion atau menyepakati putusan MK, tetapi memiliki alasan yang berbeda.

Secara kolektif, majelis hakim konstitusi menilai bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa pasal-pasal tersebut melanggar konstitusi, mengancam kebebasan beragama, dan bersifat diskriminatif serta berpotensi melakukan kriminalisasi terhadap penganut agama minoritas.

Menurut majelis hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Mahfud MD, undang-undang ini tidak membatasi kebebasan beragama, sebagaimana yang diargumentasikan pemohon. Sebaliknya, undang-undang ini melarang mengeluarkan perasaan yang bersifat permusuhan atau penodaan agama atau pokok-pokok ajaran agama yang ada di Indonesia.

Majelis hakim juga menilai, undang-undang yang dibuat pada era demokrasi terpimpin pada 1965 ini bersifat antisipatif terhadap tindakan anarkis. Dengan adanya undang-undang ini, penegak hukum memiliki sandaran hukum ketika menyelesaikan adanya tindakan anarkis terhadap pelaku penganut agama di Indonesia.

Selain itu, majelis hakim konstitusi menegaskan, kendati merupakan produk hukum pada era 1965, undang-undang ini secara formal tetap sah secara hukum. Pasalnya, saat itu, MPRS tetap melakukan seleksi terhadap undang-undang agar tetap sesuai dengan UUD 1945.

EditorEdj

Terkini Lainnya

RUU Terorisme dan Perppu Ormas Dinilai Bentuk Negara Ambil Jalan Pintas

RUU Terorisme dan Perppu Ormas Dinilai Bentuk Negara Ambil Jalan Pintas

Nasional
Bersama Empat Organisasi Keagamaan, Juru Bicara FPI Gugat Perppu Ormas

Bersama Empat Organisasi Keagamaan, Juru Bicara FPI Gugat Perppu Ormas

Nasional
KTI Siapkan Aplikasi Transportasi yang Bisa Bayar Angkot Lewat Ponsel

KTI Siapkan Aplikasi Transportasi yang Bisa Bayar Angkot Lewat Ponsel

Megapolitan
Pelarangan Motor Diperluas, Transjakarta Siapkan 'Feeder' Lewati Jalan Ini

Pelarangan Motor Diperluas, Transjakarta Siapkan "Feeder" Lewati Jalan Ini

Megapolitan
Panik Usai Seruduk Motor, Sopir Fortuner Tabrak 2 Pemotor Lain hingga Tewas

Panik Usai Seruduk Motor, Sopir Fortuner Tabrak 2 Pemotor Lain hingga Tewas

Regional
Pengacara Destiara Bawa Bukti Baru soal Laporannya terhadap Wali Kota Kendari Terpilih

Pengacara Destiara Bawa Bukti Baru soal Laporannya terhadap Wali Kota Kendari Terpilih

Megapolitan
Jusuf Kalla: Tak Mungkin Ada Dua Cagub Golkar di Pilkada Jabar

Jusuf Kalla: Tak Mungkin Ada Dua Cagub Golkar di Pilkada Jabar

Nasional
Baru Bebas, Aman Abdurrahman Kembali Jadi Tersangka Terkait Bom Thamrin

Baru Bebas, Aman Abdurrahman Kembali Jadi Tersangka Terkait Bom Thamrin

Nasional
Tertibkan Bangunan, Satpol PP Temukan Kondom Berserakkan di Objek Wisata

Tertibkan Bangunan, Satpol PP Temukan Kondom Berserakkan di Objek Wisata

Regional
Dari Mana Sumber Dana First Travel Berangkatkan Umrah Seluruh Jemaah?

Dari Mana Sumber Dana First Travel Berangkatkan Umrah Seluruh Jemaah?

Megapolitan
Ganjar Pranowo: Selama Ini Saya Nyaman dengan Pak Heru...

Ganjar Pranowo: Selama Ini Saya Nyaman dengan Pak Heru...

Regional
Mereka yang Rela Tinggalkan Pekerjaan demi Laga Timnas Indonesia Vs Vietnam

Mereka yang Rela Tinggalkan Pekerjaan demi Laga Timnas Indonesia Vs Vietnam

Regional
Ratusan Penerbangan Dibatalkan Saat Topan Hato Dekati Hongkong

Ratusan Penerbangan Dibatalkan Saat Topan Hato Dekati Hongkong

Internasional
Soal Pilpres, Zulkifli Hasan Tak Bermimpi Jadi Capres atau Cawapres

Soal Pilpres, Zulkifli Hasan Tak Bermimpi Jadi Capres atau Cawapres

Nasional
Setelah di SPMN 13, PDAM Kota Tangerang Akan Pasang Keran Air Siap Minum di Sekolah Lain

Setelah di SPMN 13, PDAM Kota Tangerang Akan Pasang Keran Air Siap Minum di Sekolah Lain

Megapolitan