Senin, 28 Mei 2012
Selamat Datang   |      |  
Kompas.com
Senin, 28 Mei 2012 | 13:24 WIB
SBY: Kantor Presiden Tak Lagi Dominan
Suhartono | Glo | Senin, 12 April 2010 | 12:13 WIB
|
Share:

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, demokrasi yang tumbuh dan berkembang di Indonesia selama 10 tahun terakhir ini lebih hidup, lebih bebas, dan berkembang dengan baik. Kantor Presiden tidak lagi dominan seperti dalam sistem politik sebelumnya.

"Selain Kantor Presiden yang tidak lagi dominan seperti dulu, militer juga tidak lagi bisa melakukan intervensi politik," ungkap Presiden Yudhoyono saat berpidato di Forum ke-6 World Movement for Democracy, yang bertema "Solidaritas Lintas Budaya: Bekerja Bersama untuk Demokrasi" di Jakarta, Senin (12/4/2010) pagi.

Bahkan, tambah Presiden, sekarang ini Parlemen juga lebih hidup dan independen dalam menjalankan perannya. "Ada sistem pengawasan dan saling mengimbangi," ucap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan, kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) juga sangat menentukan dalam penilaian sistem perundang-undangan sebab MK bisa membatalkan UU yang dibuat oleh parlemen dan pemerintah.

Presiden yang berbicara tanpa teks menyatakan, sejarah di banyak negara, termasuk di Indonesia, menunjukkan bahwa pemimpin yang bisa memberikan kesejahteraan rakyat dan pembangunan serta menciptakan kestabilan politik dan keamanan akan mampu bertahan lama.

"Oleh sebab itu, pembangunan dan pengembangan demokrasi menjadi sangat penting. Selama 10 tahun terakhir, inilah yang telah dilakukan dalam peningkatan pembangunan dan peningkatan demokrasi. Termasuk pemilu yang independen dan demokratis, (hal itu) telah dijalankan," paparnya.

Menurut Presiden, pemimpin bisa datang dan pergi dalam sebuah pemerintahan. Akan tetapi, sistem pemerintahan dan demokrasi harus terus bertahan dan berjalan dengan benar. "Jadi jelas, pada saat saya akan meninggalkan pemerintahan pada 2014 mendatang, saya harapkan kegiatan pemerintahan akan tetap berjalan dan demokrasi terus bertahan," kata Presiden lagi.

Dalam acara ini, Presiden hanya didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto serta Gubernur DKI Fauzi Bowo.

Advertorial
»