JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, demokrasi di suatu negara tumbuh dan berkembang dengan baik jika prosesnya dilakukan dengan menghindari politik uang. Pasalnya, jika politik uang yang terjadi, maka hal itu bukan hanya mereduksi demokrasi atau kedaulatan rakyat itu sendiri, melainkan juga hanya akan menghasilkan para pemimpin pemerintahan yang hanya melayani mereka yang membayar.
Hal itu dikatakan oleh Presiden Yudhoyono saat berpidato di Forum ke-6 World Movement for Democracy, yang bertema "Solidaritas Lintas Budaya: Bekerja Bersama untuk Demokrasi" di Jakarta, Senin (12/4/2010) pagi.
Dalam acara itu, Presiden Yudhoyono hanya didampingi oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto dan Gubernur DKI Fauzi Bowo. "Tantangan terbesar demokrasi sekarang ini adalah juga politik uang. Masalah ini masih menjadi masalah di banyak negara," tandas Presiden.
Menurut Presiden, demokrasi yang dibangun dengan politik uang pada saat pemilihan hanya akan menghasilkan para pemimpin yang hanya meladeni rakyatnya yang bisa membayar. "Proses demokrasi seperti itu (dengan politik uang) pada akhirnya hanya akan melahirkan demokrasi yang artifisial dan mengurangi tingkat kepercayaan dan dukungan publik," tambah Presiden.
Semakin besarnya politik uang, lanjut Presiden, tentu akan semakin sedikit lagi aspirasi masyarakat yang diperjuangkan oleh para pemimpin politik. Menurut Presiden, dia percaya jika praktik demokrasi yang seperti itu dipastikan akan menghancurkan demokrasi itu sendiri.
"Untuk melawan politik uang ini, kita memerlukan strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang," lanjut Presiden, tanpa merincinya.
