Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemeriksaan KPK terhadap Boediono dan Sri Mulyani Hanya Soal Waktu

Kompas.com - 22/03/2010, 21:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menegaskan akan memanggil sejumlah pihak untuk menyampaikan keterangan dalam penyelidikan kasus Bank Century, termasuk mantan Gubernur BI Boediono dan mantan Ketua KSSK, Sri Mulyani Indrawati.

Pemanggilan keduanya tinggal menunggu waktu atas hasil pemeriksaan sejumlah saksi yang telah diperiksa. ''Mengenai kapan Boediono dan Sri Mulyani dipanggil, kami dalam proses memeriksa beberapa pihak. Sekarang dalam memeriksa Robert Tantular. Tentu, pimpinan itu menganggap itu belum cukup. Tentu kami akan memanggil pihak lain," kata Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra M Hamzah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/3/2010).

Dalam penyelidikan kasus Century, KPK memfokuskan penyelidikan pada keluarnya fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) dan dana talangan ke bank yang kini telah berganti nama menjadi Bank Mutiara itu.

Pekan ini, KPK fokus pada pemeriksaan mantan Dirut Bank Century Robert Tantular. ''Kami fokus periksa banyak pihak. Kali ini pemeriksaan Robert karena penyidik menilai belum cukup keterangannya,'' kata Chandra.

"Yakinlah, pihak yang terkait akan dimintai keterangan. Dalam kasus Century tak ada mafia kasus, mungkin mafia perbankan,'' ungkapnya.

Chandra berusaha mengilustrasikan pemanggilan kedua pejabat penting itu untuk meyakinkan para pemburu berita. "Ini ilustrusi, katakanlah kami temukan fakta 1, 2, dan 3. Apakah kami bisa mengambil kesimpulan, sementara masih ada fakta 4, 5, dan 6?" ujarnya.  

Menurut Chandra, KPK masih mendalami kasus ini untuk menemukan bukti tindak pidana korupsinya. KPK juga belum bisa menyampaikan temuan mengenai motif kejahatan yang terjadi terkait tindak pidana korupsi dalam skandal Century. ''Motif kejahatan. Karena ini masih proses penyelidikan, maka ini belum bisa ke situ," pungkas Chandra.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com