Oleh Munawir Aziz
Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) semakin dekat. Muktamar NU mendatang berlangsung pada 22-27 Maret di Makassar, Sulawesi Selatan. Agenda akbar warga nahdliyyin ini tentu menjadi momentum penting untuk merumuskan kembali visi jama'ah dan jam'iyyah. Warga nahdliyyin perlu mempertegas kembali arah organisasi dan mencari solusi atas berbagai problem jam'iyyah.
Agenda akbar muktamar menjadi penting sebab menjadi titik perumusan atas beberapa problem mendasar yang selama ini menjadi pertanyaan warga . Persoalan politik yang terdengar nyaring itu merupakan isu utama yang akan dibahas oleh muktamirin. Walaupun masih menjadi perdebatan, persoalan tentang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan keberpihakan NU terhadap partai politik akan menjadi isu penting.
Perdebatan terhadap tema politik sebagai bahan diskusi dalam muktamar NU memang tak sederhana merumuskan pertanyaan dalam bahtsul masaail. Ada usulan dari beberapa cabang dan tokoh NU agar membahas masalah PKB. Kemerosotan suara PKB pada Pemilu 2009 dan penyusutan jumlah kursi anggota Dewan dari pusat sampai daerah menjadi indikasi kemerosotan politik NU.
Beberapa kiai sepuh menilai sudah saatnya NU merumuskan kembali nilai-nilai perjuangan politik kerakyatan dan keumatan. PKB dinilai sebagai representasi partai NU yang penting diselamatkan agar warga nahdliyyin masih punya rumah politik. Setelah wafatnya Gus Dur, pembahasan tentang PKB tentu akan berlangsung seru. Terlebih, PKNU dipastikan tidak dapat mengikuti pemilu pada 2014 sebab tak memenuhi electoral threshold pada Pemilu 2009 lalu.
Sementara, ada sebagian warga dan tokoh nahdliyyin yang tak setuju dengan pembahasan politik di arena muktamar. Agenda muktamar NU menjadi ruang perumusan masalah krusial sehingga tak layak dicampuri kepentingan politis. Argumentasi ini didasari fakta dan rumusan khittah NU pada muktamar 1984 di Situbondo yang telah disetujui bersama. Karena itu, keterlibatan NU di kancah politik praktis akan menjadi batu sandungan dan pengingkaran terhadap amanat muktamar NU Situbondo.
Klaim kandidat
Selain perdebatan tema politik sebagai bahan kajian pada muktamar NU di Makassar, kompetisi antartokoh yang mencalonkan diri sebagai ketua umum sudah mulai memanas. Posisi rais aam memang terkesan aman- aman saja. Wacana yang bergulir memang mengindikasikan agenda penguatan peran rais aam sebagai komando pusat dalam jam'iyyah NU. Posisi KH Sahal Mahfudz sepertinya masih belum tergantikan, dengan legitimasi keilmuan dan kharisma pribadi yang begitu kuat. Silaturahim Rais Syuriah PCNU dan PWNU Se-Indonesia di Kajen, Pati, Jawa Tengah, Minggu (7/3), merekomendasikan KH Sahal Mahfudz agar bersedia dipilih kembali sebagai Rais Aam Syuriah PBNU.
Di ranah ketua umum, ada beberapa nama yang sudah mendeklarasikan diri, yakni KH Sholahuddin Wahid (Gus Sholah), KH Ahmad Bagdja, KH Said Aqil Siradj, KH Masdar Farid Mas'udi, KH Ali Maschan Moesa, Slamet Efendi Yusuf, dan Ulil Abshar Abdalla. Dari ketujuh kandidat, ada dua calon yang berasal dari Jawa Timur, yaitu Gus Solah dan Ali Maschan Moesa.
Gus Solah merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng dan juga cucu pendiri NU, KH Hasyim Asy'ari. Gus Sholah hadir sebagai kandidat kuat Ketua Umum PBNU mendatang. Adik kandung Gus Dur ini telah lama digadang-gadang oleh beberapa kalangan untuk tampil kembali memimpin NU. KH Muslim Imampuro (Mbah Liem) asal Klaten, Jawa Tengah, menulis surat terbuka yang merekomendasikan agar warga nahdliyyin memilih Gus Sholah sebagai ketua umum dan KH Sahal Mahfudz sebagai Rais Aam.
Sementara, KH Ali Maschan Moesa merupakan mantan Ketua Umum Pengurus Wilayah NU Jawa Timur. Ali Maschan sekarang ini menjabat sebagai anggota DPR dari PKB. Hadirnya dua tokoh NU Jawa Timur ini memberi warna tersendiri di arena muktamar NU di Makassar, akhir Maret mendatang. Warga nahdiyyin Jatim mempunyai dua kandidat yang bakal meramaikan peta politik kandidat ketua umum yang akan menakhodai PBNU selama lima tahun mendatang.
Atmosfer politis
Muktamar NU di Makassar mendatang dipastikan penuh atmosfer politik. Forum tertinggi warga nahdliyyin ini akan menentukan visi keorganisasian (jam'iyyah) dan arah program pemberdayaan ummat. Problem keberpihakan politik yang selama ini menjadi batu sandungan NU perlu mendapat perhatian.
Namun, pembahasan problem politik ini harus netral kepentingan agar menjamin kokohnya idealisme pemberdayaan umat yang selama ini menjadi warna perjuangan NU. Khittah 1926 masih menjadi tema penting sebagai basis pedoman warga nahdliyyin. Beberapa kiai sepuh berpesan agar Khittah 1926 tidak digugat dengan argumentasi politis, apalagi membuat rancangan AD/ART baru bagi organisasi.
Pembahasan masalah-masalah krusial ini sangat penting agar warga nahdliyyin di ranah grassroot mendapatkan kejelasan sikap dan visi jam'iyyah. Hal ini penting agar identitas warga NU tidak terpecah oleh pragmatisme politik.
Munawir Aziz Kader NU dan Peneliti Cepdes, Jombang
