JAKARTA, KOMPAS.com — Adanya isu pemboikotan terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani ditanggapi dingin oleh Menteri Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Mantan Ketua DPR RI itu tidak yakin akan ada pemboikotan terhadap Sri Mulyani. Menurut Agung Laksono, usulan pemboikotan terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani oleh DPR tidak perlu diteruskan karena persoalan Sri Mulyani sudah masuk ranah hukum.
"Ini masalah rakyat dan yang akan menjadi korban juga rakyat. Ini masalah hukum dan harus dijelaskan, apalagi muncul istilah pemboikotan. Ngeri sekali," ujar Menko Kesra Agung Laksono seusai mengikuti rapat kabinet di Istana Wapres, Kamis (11/3/2010).
Agung menegaskan bahwa masalah hukum kasus Century sedang diproses. "Biarkan proses itu berjalan di ranah hukum. Soal RAPBN ini harus sama-sama disadari bahwa rakyat yang akan dikorbankan jika terjadi pemboikotan terhadap Menkeu Sri Mulyani. Apalagi istilah boikot, saya tidak yakin akan terjadi itu," tegasnya.
Langkah boikot ini disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo. Dia meminta agar nama-nama yang disebut karena diduga bersalah dalam kasus Bank Century, seperti Sri Mulyani, tidak diundang dalam berbagai forum DPR.
Sementara itu, Sri Mulyani memilih diam seusai rapat kabinet dengan Wakil Presiden Boediono saat dimintai keterangan soal pemboikotan. Dicecar dengan berbagai pertanyaan, Sri Mulyani tetap diam dan hanya tersenyum.
