JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengaku memahami munculnya wacana boikot oleh DPR terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani karena merasa tak akan nyaman bekerja sama setelah namanya disebut sebagai salah satu pihak yang diduga melakukan pelanggaran dalam kebijakan bail out Bank Century.
Menurut Priyo, rekomendasi akhir DPR itu diakuinya telah menimbulkan suasana psikologis yang akan mengganggu hubungan kerja antara DPR dan Pemerintah. "Memang secara psikologis, usulan semacam itu bisa dimengerti karena ada situasi yang mengganggu hubungan saat mengadakan dialog dan rapat kerja bersama," kata Priyo, Kamis (11/3/2010), di Gedung DPR, Jakarta.
Jika permintaan DPR agar Menteri Keuangan digantikan pejabat ad interim atau diwakilkan kepada pejabat di bawahnya tak diindahkan, para anggota DPR terutama mita kerja di Komisi XI dimintanya menerima dengan lapang dada.
"Ya untuk sementara ini, DPR harus terima dengan lapang dada, kalau menteri dan pihak yang bersangkutan tetap masih ingin menjalankan tugas di posisinya dan mewakili pemerintah dalam raker dengan DPR. Meskipun secara psikologis ada ketidakenakan," ujar politisi Golkar ini.
Posisi Dewan, dengan rekomendasinya yang memuat imbauan penonaktifan Boediono dan Sri Mulyani, menurut Priyo, memang sudah tidak nyaman. "Dan kalau ada yang walk out saat raker, kita bisa memahami," ujar Priyo lagi.
