JAKARTA, KOMPAS.com — Permintaan warga Tambora agar ada jalan keluar untuk perbaikan instalansi listrik di rumah-rumah penduduk yang mayoritas sudah sangat tua dan tidak memenuhi standar PT Perusahaan Listrik Negara kurang mendapat respons konkret dari pemerintah.
Wakil Presiden Boediono mengaku, pemerintah tidak memiliki program untuk mengakomodasi kebutuhan itu. Bahkan, APBN pun tidak menganggarkan pergantian instalasi listrik warga. Hal itu disampaikan Boediono saat menjawab pertanyaan tokoh masyarakat Tambora, Syaifuddin, saat mengunjungi Puskesmas Tambora, Jakarta Barat, Kamis (11/3/2010).
Sebelumnya, Syaifuddin yang juga anggota Dewan Kelurahan Krendang, Tambora, Jakarta Barat, menanyakan, apa yang bisa dibantu pemerintah terhadap instalasi listrik milik sebagian besar warga yang sudah tua dan tidak memenuhi standar PLN sehingga selama ini menjadi salah satu faktor penyebab kebakaran di kawasan Tambora.
”Untuk instalasi listrik, memang belum ada program. APBN pun belum ada (menganggarkan) itu. Itu, kan, biasa diganti sendiri. Akan tetapi, pemerintah akan melihatnya,” kata Boediono seraya meminta Menko Kesra Agung Laksono menyikapinya.
Agung yang kemudian menjawab membenarkan jawaban Boediono. Namun, katanya, pihaknya akan mengintegrasikan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPN) Mandiri Perkotaan dan program community social responsibility (CSR) atau program kepedulian sosial perusahaan.
Menanggapi jawaban Boediono dan Agung, Syaifuddin mengaku jawaban pemerintah kurang memuaskan. ”Yang kami butuhkan adalah instruksi kepada PLN untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya agar tidak menimbulkan bahaya kebakaran, seperti yang sudah sering terjadi di Tambora,” ujar Syaifuddin seusai acara.
