DHONI SETIAWANMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendengar penjelasan Tim Pansus Hak Angket Bank Century di Gedung Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/01/2010). Pemeriksaan ini terkait dengan proses pengambilan keputusan bailout Bank Century, saat menjadi Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang merugikan negara senilai Rp 6,7 triliun. KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Andi Rahmat, mempertegas bahwa pemboikotan terhadap kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam setiap rapat di DPR baru sekadar wacana. Dia mengakui, isu ini mengemuka sejak dua atau tiga hari lalu.
”Saya baru dengar itu (pemboikotan) di media. Diskusi itu memang menghangat, tetapi masih pandangan individual. Bukan sikap fraksi ataupun DPR. Itu baru wacana saja, belum ada itu,” ujarnya kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (9/3/2010) malam.
Wacana itu menjadi salah satu bahan pembahasan dalam rapat-rapat informal di Badan Anggaran DPR. Meski demikian, sejauh ini belum ada pembahasan secara formal di Badan Anggaran terkait pemboikotan kehadiran Sri Mulyani dalam rapat-rapat di DPR.
”Di DPR itu kan banyak masalah politik yang kita bicarakan, nah wacana ini salah satunya. Ya, wajarlah,” tuturnya.
Dijelaskannya, isu ini mengemuka karena DPR menganggap Presiden telah mengesampingkan rekomendasi Pansus Century. Padahal, Pansus telah bekerja keras selama dua bulan untuk menghasilkan rekomendasi tersebut. ”Rekomendasi DPR ini kan dianggap angin lalu oleh Presiden, padahal DPR sudah kerja keras,” ucapnya.
Terkait skandal kasus bail out Century senilai Rp 6,7 triliun, dia mengatakan bahwa fraksinya kini menunggu kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi.
