KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat pengambilan sumpah di hadapan Tim Pansus Hak Angket Bank Century di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu 13/1/2010.
JAKARTA, KOMPAS.com — Pembahasan RAPBN Perubahan 2010 dikhawatirkan tidak akan berjalan mulus menyusul adanya wacana pemboikotan kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati karena terkait kasus Century dalam rapat-rapat yang akan digelar, termasuk RAPBN-P 2010. Kepala Badan Anggaran Harry Azhar Aziz menyatakan, pemboikotan akan dilakukan jika memang ada keputusan formal dalam rapat paripurna DPR.
"Kalau ini jadi keputusan rapat paripurna, maka rapat-rapat dengan Menkeu bisa terancam," kata Harry kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (9/3/2010).
Harry mengakui, wacana pemboikotan ini semakin santer terdengar di antara anggota DPR. Di Banggar, wacana ini juga semakin mengemuka dalam rapat-rapat informal. "Ada omongan 1 atau 2 orang. Tetapi kok kayanya semakin lama semakin banyak," cetusnya.
Bila semakin membesar, Harry meyakini bahwa wacana ini bisa dibahas dalam rapat paripurna pada 5 April 2010. Menurut Harry, bila pada rapat paripurna itu akhirnya disetujui bahwa ada pemboikotan, maka rapat pembahasan RAPBN-P 2010 yang telah dijadwalkan pada 9 April 2010 bisa batal. "Tetapi ini berandai-andai ya. Tetapi bisa saja wacana pemboikotan ini diangkat pada paripurna tanggal 5 April setelah DPR reses," paparnya.
Meski demikian, menurut Harry, nasib RAPBN-P 2010 masih bisa diselamatkan bila Presiden kemudian mengangkat Wakil Menteri Keuangan. Nantinya, pembahasan RAPBN-P bakal tetap berjalan antara DPR dan Wakil Menteri Keuangan. "Tetapi itu baru andai, ya. Misalnya kemudian Presiden terus mengangkat Wakil Menkeu. Kan kita enggak harus berhubungan dengan Menkeu," tandasnya.
