Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Merdeka antara 2008 dan 1998

Kompas.com - 07/03/2010, 06:41 WIB

KOMPAS.com - Sekitar pukul 19.00 WIB, separuh ruang bagian depan Istana Merdeka, Jakarta, sudah dipenuhi oleh wartawan. Lima belas menit sebelum pukul 20.00 WIB, seperempat ruang bagian depan Istana Merdeka ini diberi sekitar 40 kursi yang diatur berderet-deret. Akibatnya, puluhan wartawan hanya mendapat ruang sekitar seperempat dari seluruh ruang yang ada. Suasananya berjejal-jejal.

Deretan kursi yang ditaruh di sayap kanan dan kiri ruang depan Istana Merdeka disediakan untuk para menteri kabinet. Tidak semua menteri yang hadir mendapat kursi. Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad tampak berdiri di bagian belakang di sayap kiri ruangan.

Sebelum mendapat tempat duduk di deretan depan kursi di sayap kanan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menghampiri kerumunan menteri di depan deretan kursi sayap kiri. Ia disambut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dengan jabatan tangan. Kemudian berlangsung suasana canda antara beberapa menteri dan Sri Mulyani. Akibat suasana canda ini, Sri Mulyani pindah tempat di deretan kursi sayap kanan dan duduk dekat Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.

Sekitar pukul 20.00 WIB, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berdiri di tengah bagian depan ruang. Ia langsung menyampaikan pidato tanggapannya terhadap keputusan Rapat Paripurna DPR dan hasil kerja Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century.

Dalam pidatonya ini, antara lain Presiden membandingkan suasana menjelang masa krisis tahun 1998 dengan suasana tahun 2008, ketika kebijakan pengucuran dana untuk Bank Century diambil.

Menurut Presiden, protokol penanganan krisis 2008 lebih jelas dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2008. "Ini sebuah kemajuan karena pada krisis 1998, kita tidak punya dasar hukum yang jelas untuk penanganan krisis ekonomi," ujarnya.

Pengambilan keputusan pada tahun 2008, kata Presiden, jauh lebih terbuka dan akuntabel dibandingkan dengan tahun 1998. "Dokumentasi risalah KSSK (Komite Stabilitas Sektor Keuangan) dibuat jauh lebih rapi. Bahkan, rapat pengambilan keputusan direkam video gambar dan suara," ujarnya.

Penanganan krisis 2008, tegas Yudhoyono, dilakukan mandiri dibandingkan dengan tahun 1998 yang sangat melibatkan IMF. Menurut Yudhoyono, sumber dana krisis keuangan 1998 sepenuhnya keuangan dari Bank Indonesia. "Ini diperbaiki. Pada tahun 2008 sudah terbangun sistem di mana industri perbankan dapat menyelamatkan sendiri bank yang bermasalah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Mayoritas dana LPS berasal dari premi dana yang dikumpulkan bank-bank itu sendiri," ujarnya.

Ia yakin dana penyelamatan Rp 6,7 triliun pada tahun 2008 belum dapat dikatakan sebagai kerugian negara. "Uang sebesar itu merupakan investasi atau penyertaan modal sementara yang diharapkan kelak dapat dikembalikan. Ini koreksi krisis 1998, yaitu Rp 656 triliun berasal dari keuangan negara dan yang kembali hanya 27 persen. Biaya krisis 1998 membebani negara hingga Rp 656 triliun, angka raksasa jika dibandingkan untuk penyertaan modal sementara Bank Century Rp 6,7 triliun," ujar Yudhoyono.

Akhir pidato Yudhoyono selama hampir 37 menit itu disambut tepuk tangan hadirin. Sementara itu, salah satu telepon genggam seorang wartawan menerima pesan singkat berbunyi, "SBY memilih opsi A hasil Pansus Century". (J Osdar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com