JAKARTA, KOMPAS.com- Gerakan Masyarakat Sipil menilai program pengentasan kemiskinan yang selama ini dicanangkan pemerintah masih terlalu general, buta gender, dan bentuknya hanya berupa sumbangan.
Dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (4/3/2010), anggota GMS, M Firdaus, mengatakan, banyak program kemiskinan yang tidak mempertimbangkan suara si miskin itu perempuan atau laki-laki. "Harus dilihat, siapa si miskin itu, laki-laki atau perempuan. Artinya pemerintah harus melihat data terpilah siapa si miskin itu," katanya.
Sebab, menurut Firdaus, penanganan kemiskinan untuk kaum perempuan dan laki-laki harus melalui metode yang berbeda dan jangan digeneralisir. "Karena penanganannya berbeda. APBD sangat gender blind, tidak menganggap adanya kondisi yang beda antara kemiskinan prempuan dan laki-laki. Harusnya kalau di situ prempuannya lebih tragis, harus lebih disupport," tuturnya.
Program kemiskinan yang buta gender itu dapat menambah jumlah buruh migran perempuan di Indonesia. "Konsekuensinya banyak perempuan yang jadi buruh migran, kerja di luar negeri. Data 80 persen buruh migran itu prempuan loh," imbuhnya.
