Koalisi (Bukan) Periuk Nasi

Oleh Saldi Isra

Spekulasi yang berkembang bahwa hasil Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century akan bergerak ke arah pemakzulan, terjawab sudah. Penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi di Pansus dapat dikatakan sebagai politik ”jalan tengah”. Meski tidak eksplisit, semua kekuatan politik dapat dikatakan ”sepakat” untuk tak masuk ke wilayah pemakzulan.

Pandangan itu membenarkan dugaan sebelumnya, guna menutup peluang ke arah pemakzulan, mayoritas kekuatan politik mencari ”terobosan” lain yang mereka nilai mampu menyelamatkan gagasan pembentukan Pansus Century. Cara yang dilakukan sejumlah kekuatan politik, melempar bola panas kepada penegak hukum untuk menindaklanjuti indikasi tindak pidana yang dilakukan sejumlah tokoh sentral dalam skandal Century.

Padahal, dengan menyebut nama bekas Gubernur BI, sekarang Wakil Presiden, sebagai pihak yang diduga bertanggung jawab, rekomendasi dapat saja bergerak ke arah pemakzulan. Namun, langkah ke arah pemakzulan tidak menjadi pilihan politik Pansus. Bagaimanapun, bagi sejumlah kekuatan politik, mendorong semua pihak yang bertanggung jawab ke jalur hukum jadi pilihan paling masuk akal guna menyelamatkan berbagai kepentingan.

Bahkan, sejak awal sudah dapat dibaca, Pansus sengaja menghindari pemenuhan logika bangunan sistem pemerintahan presidensial. Upaya penghindaran dilakukan dengan tidak memanggil Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Tidak terlalu mengherankan bahwa penarikan kesimpulan hanya bisa menjamah sampai Boediono dan Sri Mulyani Indrawati. Bahkan, bagi sejumlah parpol dalam koalisi, penyebutan nama itu pun dilakukan dengan keberanian luar biasa.

Pengkhianatan

Banyak kalangan berpendapat, pembentukan Pansus merupakan batu ujian untuk menilai kesetiaan parpol terhadap hati nurani, terutama sebagai wakil rakyat. Khusus parpol dalam koalisi, pembentukan Pansus jadi batu ujian ganda antara kesetiaan terhadap hati nurani dan kesetiaan menjaga bangunan koalisi.

Dari perspektif apa pun, kekuatan-kekuatan politik di Pansus Century harusnya menempatkan kepentingan yang lebih luas sebagai bagian pelaksanaan tugas-tugas konstitusional yang diamanatkan UUD 1945. Dalam konteks itu, melihat spektrum di balik skandal Century, menutup fakta-fakta yang terungkap selama Pan- sus bekerja dengan tujuan menjaga keutuhan bangunan koalisi dapat dikatakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat.

Sulit dibantah, pilihan politik mengutamakan menjaga bangunan koalisi akan memberikan dampak sistemik terhadap keberadaan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Selain membunuh harapan sebagian besar masyarakat untuk membongkar skandal Century sampai ke akar- akarnya, pilihan politik menjaga keutuhan koalisi dengan mengabaikan aspirasi yang berkembang berpotensi memperpanjang krisis kepercayaan kepada DPR. Padahal, sejak awal banyak kalangan berharap, hasil Pansus mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada DPR.

Tidak hanya itu, ”menggadaikan” fungsi dan hak konstitusional dengan tujuan menjaga keutuhan koalisi dapat dinilai sebagai bentuk pengkhianatan atas UUD 1945. Padahal, saat dilantik, anggota DPR berjanji mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan.