Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wah! Pusdiklat Pasukan Perdamaian PBB Dibangun di Bogor

Kompas.com - 11/02/2010, 10:14 WIB

BOGOR, KOMPAS.com - Pusat Pendidikan dan Latihan Peace Keeping (pasukan penjaga perdamaian) Perserikatan Bangsa-Bangsa akan dibangun di Bogor. Penanggung jawab pembangunannya Departen Pertahanan RI dan sudah disetujui Presiden RI.

"Ini suatu kehormatan bagi Indonesia, terlebih lagi kami warga Bogor, karena PBB mempercayai fasilitas pusdiklat bagi peace keeping-nya di sini. Jadi, yang akan dibangun pusdiklat, bukan pangkalan militer. PBB mah, heute gaduh pangkalan militer," tutur Bupati Bogor Rachmat Yasin di Cibinong, Rabu (10/2/2010) sore kemarin.

Menurut Bupati Bogor, proyek pembangunan pusdiklat itu di bawah Departemen Hankam dan sudah disetujui atau diketahui Presiden RI. Ia mengakui sudah bertemu utusan dari Dephan, membicarakan rencana lokasi pusdiklat itu  di Bogor. "Sebulan lalu kami melihat-lihat lokasinya. Ikut juga bersama kami Kepala BPN  Kabupaten Bogor Jamaludin," kata Rachmat Yasin.

Lokasi lahan yang dilihatnya adalah lahan bekas hak guna usaha (HGU) perkebunan milik Probosutedjo, di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup. Luasnya sekitar 200 hektar. Di pusdiklat tersebut akan dibangun pula fasilitas run way (landasan pacu pesawat), sehingga menambah cepat pergerakan pasukan penjaga perdamaian dunia itu bergerak, tanpa terlalu merepotkan Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta.

"Maret nanti dijadwalkan akan dibicarakan rencana pembangunan pusdiklat peace keeping itu lebih lanjut. Kami berharap, pusdiklat itu benar-benar dibangun di Indonesia, tepatnya di Bogor. Ini satu kehormatan," tutur Bupati.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com