JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie kembali menegaskan, Partai Golkar tidak pernah melakukan koalisi dengan Partai Demokrat dalam pemerintahan, melainkan berkoalisi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Posisi Partai Golkar dengan Partai Demokrat dalam koalisi dinilainya sejajar sehingga Golkar juga memiliki hak untuk mengajukan reshuffle terhadap menteri di KIB II kepada Presiden.
Demikian dikatakan Aburizal atau akrab disapa Ical kepada wartawan sebelum melakukan rapat internal Partai Golkar di Ruang Fraksi Partai Golkar di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/2/2010).
Ical menegaskan, pernyataan Partai Demokrat yang akan mengusulkan reshuffle kabinet kepada Presiden dengan berbagai penilaian tentang mitra koalisi. Menurut dia, hanya Presiden yang berhak menilai dalam kabinet. "Demokrat mengatakan reshuffle (kabinet) itu tidak benar karena Demokrat bukan Presiden, tapi satu partai yang membantu koalisi dengan Presiden. Mereka tidak bisa melakukan penilaian. Partai Golkar juga punya hak untuk usulkan recall bila seperti itu," tegas dia.
