JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan, Partai Golkar siap menerima jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan reshuffle kabinet dengan mencopot menteri yang berasal dari partainya. Reshuffle, katanya, adalah hak prerogatif Presiden.
"Sebagai konsekuensi logis, Partai Golkar siap menerima jika Presiden mengubah susunan kabinet karena itu hak prerogratif Presiden," ucap Aburizal yang akrab disapa Ical kepada wartawan sebelum melakukan rapat internal Partai Golkar di Ruang Fraksi Partai Golkar di Gedung DPR Jakarta, Rabu (10/2/2010).
Ikut hadir dalam rapat itu Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, gubernur-gubernur asal Partai Golkar, dan kader-kader Partai Golkar.
Begitu pula tiga menteri asal partainya, kata Ical, akan siap di-reshuffle dari KIB II. "Kader-kader Golkar saya kira siap menerima," ucap dia.
Wartawan pun kemudian menanyakan kesiapan dicopot dari KIB II kepada para menteri yang hadir. Agung Laksono dengan diplomatis menjawab, "Itu hak prerogratif Presiden. Presiden yang berhak menentukan," jawab dia.
Bagaimana dengan Fadel Muhammad? "Sama," jawab dia singkat.
Seperti diberitakan, Partai Demokrat telah mengeluarkan pernyataan akan mengusulkan reshuffle kabinet kepada Presiden terhadap menteri yang berasal dari partai koalisi. Demokrat berpendapat, mitra koalisi tidak memberi pencerahan dan tidak menghadirkan narasumber yang berimbang dalam pemeriksaan di Pansus Bank Century.
Selain itu, mitra koalisi dinilai tidak berempati dengan apa yang dialami Presiden serta tidak melakukan langkah yang sinkron dengan upaya menciptakan situasi sosial yang kondusif.
