JAKARTA, KOMPAS.com — Pengusutan kasus Bank Century oleh Pansus Hak Angket DPR RI ternyata menimbulkan trauma tersendiri terhadap sejumlah pejabat eselon I dan eselon II serta pejabat daerah. Para birokrat ini takut melakukan terobosan baru karena khawatir untuk mempertanggungjawabkannya, terutama takut terjebak dalam tuduhan korupsi.
Hal ini disampaikan ekonom Universitas Indonesia (UI) Firmanzah dalam diskusi di F3 FX Plaza, Selasa (9/2/2010). Firmanzah mengaku mengetahui hal itu dari sejumlah rekan dan koleganya.
Pascapengusutan kasus Century di dewan, kinerja para pejabat publik ini cenderung stagnan. "Padahal kita harap daerah bisa tumbuh, gubernur bisa berinisiatif mengembangkan daerah. Tapi kalau selalu dibayang-bayangi, itu pengambilan keputusan bisa membahayakan saya, jadi kan susah berkembang, jadi perlu jaminan," tuturnya.
Firmanzah menyimpulkan, dampak Pansus Century rupanya bisa langsung terlihat. Oleh karena itu, adanya jaminan dalam pekerjaan para birokrat pun harus segera diambil untuk mengatasi traumanya. Firmanzah mengatakan bahwa mereka harus didorong melakukan terobosan-terobosan rambu, tetapi dengan rambu-rambu yang jelas.
"Pertama, pemerintah dan BI harus menata dirinya, lalu beri ketentuan yang jelas soal pengambilan kebijakan. Batasan antara politisasi dan teknis pengambilan kebijakan harus jelas. Ketiga, akuntabilitas pengambil kebijakan harus dibudayakan, misalnya kebijakan untuk ekspor bahan mentah," katanya.
