JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar mengaku siap sedia terkena eksekusi reshuffle kabinet jika memang Presiden SBY sudah memutuskannya dengan pertimbangan yang matang.
Tentu pertimbangannya bukan terkait kerja kader Golkar di Pansus Hak Angket Pengusutan Kasus Bank Century DPR, melainkan kinerja para menterinya di kabinet.
"Saya kira enggak masalah. Kalau Presiden anggap menteri tak perform, itu hak Presiden," tutur Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung di sela diskusi politik di F3 FX Plaza, Selasa (9/2/2010).
Namun, jikalau pertimbangan didasarkan pada kerja Pansus Century, mantan Ketua DPR itu mengatakan, Presiden perlu mempertimbangkan implikasi-implikasi politiknya yang mungkin muncul, yaitu ketidakstabilan politik karena lepasnya beberapa mata rantai koalisi.
Dalam menjalani tugasnya di Pansus, para kader Golkar tetap didorong untuk melanjutkan tugas mengungkap kebenaran-kebenaran yang tak diketahui publik selama ini.
Golkar sendiri sampai kini mencatat ada 59 penyimpangan yang terjadi, mulai dari akuisisi dan merger hingga pemberian bail out. "Kalau ada implikasi tindak pidana korupsi, kita serahkanlah kepada penegak hukum untuk menindaklanjutinya," tandas Akbar.
