JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menegaskan, partai-partai koalisi tak perlu khawatir dengan kemungkinan terjadinya reshuffle kabinet hanya karena merasa sangat kritis sebagai anggota Pansus Hak Angket Bank Century.
Alasannya, mengungkap kasus Bank Century seterang-terangnya merupakan cita-cita bersama, termasuk yang selama ini didengung-dengungkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Tak perlu ada kekhawatiran terhadap masalah ini sejauh berpegang pada koridor konstitusi bahwa DPR punya hak pengawasan," ujar Akbar Tandjung di Jakarta, Selasa (9/2/2010).
Menurut Akbar, sesuai dengan sistem presidensiil, reshuffle sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden dengan mengganti anggota-anggota koalisi yang dinilai tidak sungguh-sungguh bekerja. Sementara itu, Pansus memang bertugas untuk mengungkap kasus ini sejelas-jelasnya dengan dasar data dan fakta yang obyektif supaya publik mengetahuinya.
Oleh karena itu, sah-sah saja jika anggota-anggota Pansus bekerja dengan kritis dengan caranya masing-masing untuk mencari kebenaran. "Koalisi itu, kan, bermisi memberi dukungan terhadap apa yang dilakukan Presiden. Tapi, bukan berarti partai-partai itu tak boleh melakukan fungsinya sesuai dengan undang-undang, dengan kritis dan obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Di situlah kita kenal sistem check and balances. Mengecek langkah-langkah eksekutif itu sejalan atau tidak," jelasnya.
Hanya saja, mantan Ketua DPR itu mengatakan, terlalu naif jika Presiden memutuskan reshuffle semata-mata karena alasan kerja Pansus Century. Reshuffle memiliki implikasi politik, seperti pergeseran peta kekuatan politik yang bisa memicu lemahnya efektivitas kinerja kabinet.
