JAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa waktu lalu, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memprediksikan peta pertarungan pendapat Pansus Hak Angket Pengusutan Kasus Bank Century DPR adalah 16-14 untuk keunggulan pihak-pihak yang menilai kebijakan dan eksekusi bail out kepada Bank Century cacat hukum. Dengan catatan, Fraksi PKS dan PAN waktu itu belum menyatakan sikapnya dengan tegas.
Namun, sepertinya prediksi itu akan berubah menjadi 20-10. Peta prediksi ini berubah setelah pandangan awal sembilan fraksi dibacakan dalam rapat Pansus, Senin (8/2/2010).
Tujuh dari delapan fraksi menilai kasus bail out Bank Century, mulai dari proses akuisisi dan merger, pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP), hingga pemberian Penyertaan Modal Sementara (PMS) kepada Bank Century, bermasalah dan sarat akan pelanggaran.
Di kubu yang beranggapan tidak ada yang salah dalam kebijakan dan eksekusi bail out Bank Century, ada Fraksi Demokrat yang beranggotakan delapan orang dan Fraksi PKB yang beranggotakan dua orang.
Di kubu yang berbeda ada tujuh fraksi, yaitu Golkar, PDI-P, PKS, PPP, PAN, Hanura, dan Gerindra, yang menyatakan bahwa kebijakan dan eksekusi bail out melanggar hukum.
Total anggota dari tujuh fraksi ini mencapai 20 orang; Golkar (6), PDI-P (5), PKS (3), PPP (2), PAN (2), Hanura (1), dan Gerindra (1). Kubu ini juga tegas menyampaikan bahwa dana bail out yang dipakai adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan.
Dengan pembacaan pandangan awal, publik memiliki pegangan untuk menilai apakah fraksi-fraksi tetap konsisten sampai kesimpulan akhir dilemparkan pada Maret mendatang. Atau apakah ada deal-deal tertentu yang rela "diperdagangkan" dengan kebenaran. Jika ternyata konsisten, maka publik bisa bernapas lega, Pansus Century tidak melempem.
