SURABAYA, KOMPAS.com - Jelang digelarnya 18 Pilkada di Jatim 2010, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur meminta kepada KPU Kabupaten/kota memperketat verifikasi data atas dukungan warga pada calon independen. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya manipulasi data dukungan.
"Jika ada warga yang merasa keberatan namanya dicantumkan sebagai salah satu pendukung, maka harus dicoret selama belum ada penetapan sebagai calon independen. Selanjutnya, KPU akan membuat surat penyataan penolakan dukungan," ujar Anggota KPU Jatim Najib Hamid, Selasa (9/2/2010).
Dengan verifikasi yang ketat, kata Najib, tentu dapat mencegah manipulasi data pendukung dan meminimalisasi dukungan ganda antar calon kandidat. Ia juga menegaskan, KPU Kabupaten/kota harus melakukan verifikasi dukungan hingga level Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau kelurahan. "Dengan mengkroscek hingga level terbawah, tentu potensi terjadinya pelanggaran akan semakin kecil," katanya.
Selain itu, untuk mendapat dukungan calon harus menyiapkan dana untuk beli materai, dan dana kompensasi untuk tiap pendukung. "Tentu ini akan menyulitkan para calon independen, tapi ini adalah ketentuan yang memang harus dilakukan untuk lolos pencalonan," lanjutnya.
Selama 2010 di Jatim bakal digelar 18 Pilkada, yakni Ponorogo, Situbondo, Sumenep, Ngawi, Banyuwangi, Jember, Kediri, Gresik, Lamongan, Trenggalek, Mojokerto, Malang, Sidoarjo, Blitar, Pacitan, Kota Blitar, Pasuruan, dan Surabaya. Semuanya digelar dalam waktu yang berbeda, yakni dimulai bulan Mei hingga November 2010.
