JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla, Senin (8/2/2010), menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung apa yang akan dilakukannya terkait untuk mewujudkan perdamaian di dalam maupun di luar negeri.
Bahkan, diakui Kalla, pemerintah akan mendukungnya. "Nanti, jika memang akan dijalankan (perdamaian) itu, saya harus bertemu Presiden lagi," kata Kalla saat ditanya pers seusai bertemu Ketua Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) di Gedung PMI di Jakarta.
Sebelumnya, Kalla diajak bergabung untuk menyelesaikan masalah perdamaian secara menyeluruh di Provinsi Papua. Kalla diajak bergabung karena dianggap berpengalaman di bidang perdamaian dari mulai Aceh hingga Poso.
Sebelumnya, Kalla membenarkan bahwa Komnas HAM mengajaknya berkonsultasi untuk ikut memikirkan penyelesaian secara menyeluruh masalah Papua sebab, meskipun otonomi khusus (otsus) sudah lama dijalankan dengan baik dan dengan dana yang sangat besar, diakui masih terjadi letupan-letupan di Papua.
Akan tetapi, Kalla menambahkan, untuk menyelesaikan masalah Papua, tahap pertama adalah mempelajari data dan informasinya secara lengkap dan rinci terkait Papua, termasuk pelaksanaan otsus.
"Otsus sudah dilaksanakan, lalu masalahnya apa? Tentu, ini ada masalah internal yang harus cepat diselesaikan," katanya.
Kalla mengaku belum ditunjuk sebagai mediator, mengingat dia juga masih harus mempelajari rekomendasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang telah menyusun road map bagaimana melaksanakan pembangunan di Papua.
"Rekomendasi Komnas HAM juga harus dipelajari lagi terkait dengan rekomendasi penyelesaian masalah, yang dilakukan dengan cara berdialog dan langkah yang sistematis," ujar Kalla.
Ditanya tentang Dialog Jakarta-Papua yang sudah diwacanakan, Kalla menyatakan bahwa hal itu bisa saja dijalankan asalkan ada kesamaan visi antara masyarakat Papua dan pemerintah.
