JAKARTA, KOMPAS.com — Kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke institusi negara seperti TNI dan Polri adalah bagian dari konsultasi politik menyusul 100 hari pemerintahannya bersama Boediono yang terus digoyang aksi massa yang turun ke jalan. Apalagi, pemerintahan SBY mendapatkan perlawanan parlemen, khususnya lewat Panitia Khusus Kasus Bank Century yang menyeret Boediono dan Sri Mulyani.

TNI harus melakukan itu diminta atau tidak diminta.

Demikian dikatakan aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi, kepada wartawan di Doekoen Coffee, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (8/2/2010). "Yang dilakukan SBY adalah bagian dari konsultasi politik setelah faktanya partai politik yang berkoalisi di parlemen tidak mendukung dia," ujar Adhie.

Terkait kedatangan SBY ke pembesar TNI adalah upaya untuk menunjukkan politik kekuatan lewat TNI. SBY mungkin menilai TNI-lah yang paling solid. Padahal, seharusnya tidak perlu demikian karena TNI saat itu sudah berhaluan dan sesuai sapta marganya kedudukan TNI tidak lain menjaga konstitusi.

Karena itu, sambung juru bicara almarhum Gus Dur tersebut, TNI tidak perlu menunjukkan sikapnya. Sikap TNI harus 100 persen mendukung konstitusi. Karena itu, TNI harus mem-back up masyarakat yang ingin membela konstitusi. Tanpa harus diminta pun TNI harus melakukan itu. "TNI harus melakukan itu diminta atau tidak diminta," ujarnya.

Sementara itu, sikap SBY yang akan melakukan perombakan kabinet menyusul koalisi di parlemen yang kritis adalah bentuk ancaman. "Saya melihat reshuffle kabinet untuk mengancam anggota koalisi yang anggota DPR-nya terus merangsek (pemerintah) soal kebijakan Century," katanya.