JAKARTA, KOMPAS.com — Kekuatan antara kubu koalisi dan oposisi dalam pemerintahan dinilai dalam keadaan berimbang di tengah memanasnya suhu politik akhir-akhir ini dengan munculnya isu pemakzulan serta reshuffle kabinet.
"Posisinya berimbang dengan skor satu-satu," kata pengamat politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit, saat diskusi "Reshuffle KIB II, Antara Wacana dan Realita" yang diadakan Perhimpunan Indonesia Muda (PIM) di Jakarta, Minggu (7/2/2010).
Arbi menjelaskan, rencana pengusulan reshuffle kabinet kepada Presiden yang diembuskan Partai Demokrat merupakan bentuk perlawanan dari rencana pemakzulan terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wapres Boediono. Pemakzulan itu diembuskan oleh oposisi serta didukung oleh beberapa partai koalisi.
"Oposisi melawan pemerintah dengan rencana pemakzulan lalu dibalas oleh Partai Demokrat lewat usul reshuffle. Presiden berhak mengganti menteri jika kabinet tidak produktif dan tidak bisa diajak kerja sama," jelas dia.
Rencana reshuffle kabinet, kata Arbi, terjadi karena Presiden gagal memperkuat koalisi dalam 100 hari pemerintahan. Koalisi yang dibangun bukanlah koalisi strategis dan hanya untuk tujuan-tujuan tertentu.
"Koalisi tidak dibangun platform bersama, koalisi ini masih koalisi sementara dan hanya untuk waktu tertentu dan untuk tujuan-tujuan jangka pendek," tegas dia.
