YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II merupakan kewenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Soal reshuffle kabinet, itu kewenangan Presiden. Saya tidak mau berkomentar soal itu," katanya seusai menjadi pembicara pada seminar dan lokakarya Revitalisasi Gerakan Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Sabtu (6/2/2010).
Menurut Kalla, dia tidak mau terlalu banyak memberikan komentar atau tanggapan terkait reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan Presiden SBY. Soal reshuffle atau tidak, itu tergantung keputusan Presiden.
"Saya setuju dengan pendapat Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar bahwa soal reshuffle itu tergantung keputusan Presiden saja," katanya.
Kalla mengatakan, Golkar tentu sudah siap jika kemungkinan reshuffle itu nanti benar-benar dilakukan Presiden SBY dan ada kader dari partai berlambang pohon beringin itu yang akan ditarik dari kabinet.
"Saya kira Golkar siap, apakah kadernya mau ditarik atau tidak. Namun, semua itu tergantung pada pendapatnya DPP Partai Golkar, bukan karena saya bukan ketua umum Golkar lagi," katanya.
Disinggung apakah langkah Presiden SBY akan melakukan reshuffle terebut merupakan kebijakan yang tepat, Jusuf Kalla mengatakan tidak mau berkomentar mengenai hal itu.
"Soal tepat atau tidak, saya tidak mau berkomentar," kata mantan ketua umum DPP Partai Golkar itu.
