YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai pemerintah belum peka terhadap situasi dan kondisi perekonomian rakyat saat ini. "Pemerintah buta dan tuli, tidak saja secara fisik tetapi juga buta hatinya, sehingga tidak bisa melihat situasi dan kondisi ekonomi rakyat," katanya, saat membuka Seminar dan Lokakarya Pra-Muktamar Satu Abad Muhammadiyah, di Yogyakarta, Sabtu (6/2/2010).
Din menambahkan, rakyat Indonesia termasuk umat Islam mengingatkan langkah cepat dan nyata untuk memperbaiki situasi dan kondisi ekonomi nasional yang cenderung memberikan kesejahteraan yang berkeadilan.
Ia mengungkapkan, setidaknya ada ribuan pedagang di pasar-pasar tradisional yang merasa resah dengan kesepakatan kerja sama perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) mulai 1 Januari 2010. "Pemerintah belum berpihak pada rakyat. Padahal harus keadilan dan pemerataan bagi ekonomi kerakyatan," katanya.
Dalam acara yang menampilkan mantan Wapres Jusuf Kalla sebagai pembicara kunci itu, Din mengakui, Muhammadiyah sebagai ormas terbesar di Indonesia tidak lagi "greget" mendorong kader-kadernya berwirausaha.
"Namun, keberadaan kader-kader Muhammadiyah yang telah sukses berwirausaha masih ada walau tidak banyak. Sejak Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan, memang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dengan menjadi pedagang. Namun seiring waktu, banyak kader Muhammadiyah yang tertarik bidang lain," tutur Din.
