JAKARTA, KOMPAS.com — Komunikasi politik Partai Demokrat dikritik dua mitra koalisinya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, yang dihubungi Jumat (5/2/2010) petang, mengatakan, selama ini PKS lebih banyak langsung berkomunikasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibandingkan dengan Demokrat. Lemahnya komunikasi yang dibangun Demokrat sebagai pimpinan koalisi dinilai menjadi penyebab tak solidnya sikap koalisi dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk kasus Bank Century.
"PKS selalu mengkomunikasikan langkah-langkah yang diambil kepada SBY. Seharusnya lebih sering bertemu dan komunikasi dengan Demokrat," kata Luthfi.
Selama ini, menurutnya, tidak pernah ada inisiatif dari Demokrat untuk mengundang mitra koalisi duduk bersama. "Enggak ada inisiatif mengundang. Habis pilpres, mungkin baru dua kali, dan selalu mendadak. Seharusnya terprogram sehingga jangan koalisi yang diombang-ambing isu, tapi justru koalisi meng-create isu," ujarnya.
Komunikasi intens, lanjut Luthfi, dinilai akan mengikis gesekan dan respons negatif terhadap langkah yang diambil partai koalisi.
Sementara Wakil Sekjen PPP Romahurmuzzy mengatakan, selama ini arahan yang diterima koalisi tidak jelas. Ia mencontohkan, arahan Presiden SBY soal kasus Century agar dibuka secara terang benderang dimaknai berbeda oleh masing-masing partai. "Sampaikan apa keinginannya. Ini kan arahan yang disampaikan Presiden ke Demokrat tidak afirmatif. Bahasanya mengungkap seterang-terangnya, tapi kemudian ada paranoid. Ke sini enggak boleh, ke situ enggak boleh. Bahasanya enggak jelas," ujar pria yang akrab disapa Rommy ini.
Sekjen Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengakui tidak solidnya koalisi kemungkinan karena andil kelemahan komunikasi oleh partainya sebagai pimpinan koalisi. "Tapi semuanya belum terlambat. Perjalanan kita masih panjang, masih 4 tahun 9 bulan," kata Amir.
Ia berharap, baik Demokrat maupun partai koalisi lainnya sama-sama melakukan evaluasi.
