JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Demokrat Amir Syamsuddin terlihat kaget dan sulit menerima pernyataan anggota Pansus Century dari fraksi PKS Ahcmad Mizbakun yang mengatakan tidak ada koalisi yang terjalin di DPR.
Amir menilai aneh jika koalisi di kabinet dipisahkan dengan koalisi yang ada di pemerintah. "Saya kira sulit sekali memisahkan bahwa koalisi yang ada di parlemen itu tidak ada urusannya dengan koalisi di pemerintahan," ujar Amir dalam sebuah diskusi bertajuk "Adakah Solusi di Pansus bagi Partai Koalisi" di Gedung DPR, Jakarta, Jum'at (5/2/2010).
Jika partai dakwah itu bersikap memisahkan antara koalisi di pemerintahan dengan yang di parlemen, maka bagi Amir sebaiknya tidak perlu ada koalisi. "Menjadi aneh (sikap PKS itu). Kalau begitu, tidak perlu banyak-banyak koalisi. Lebih baik dukungan mayoritas saja, kalau berhasil memerintah kembali, kalau gagal ya berganti ke oposisi," cetus Amir.
Amir mengakui tidak terlalu faham dengan sistem hukum ketatanegaraan, tapi bagi Amir seharusnya koalisi terjalin di pemerintahan sekaligus di parlemen. "Saya belum bisa menerima cara berpikir seperti itu," keluhnya.
Selama ini, Amir mengakui belum ada sikap kritis anggota Pansus yang berasal dari partai koalisi pemerintah yang dianggap keterlaluan. "Kalau sudah keterlaluan kan, maka tidak ada lagi komunikasi itu. Ini kan kami masih komunikasi," ujarnya.
Ia juga mengakui partai kurang persiapan sistem manajemen koalisi yang baik saat perekrutan parpol koalisi sebelumnya sehingga terlihat ada ketidakkompakan dalam partai koalisi. Namun, hal itu bisa diperbaiki pada hari-hari berikutnya. "Saya akui ini kesalahan dari kami partai terbesar yang kurang mempersiapkan manajemen agar tidak seperti ini," ungkapnya.
Dalam diskusi, Mizbakhun mengatakan bahwa koalisi tidak ada di DPR. "Kami koalisi di pemerintahan, tidak ada koalisi di parlemen," kata Mizbakhun.
Mizbakhun katakan, posisi PKS di Pansus Century berusaha obyektif dan berbeda dengan partai koalisi lainnya. Lagipula, bagi Mizbakhun dirinya sebagai anggota Pansus menerima perintahnya dari pengurus partai bukan dari Presiden Yudhoyono.
