JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekjen PPP Rohamurmuzzy menegaskan bahwa partainya tak khawatir sama sekali jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono benar-benar melakukan perombakan atau reshuffle kabinet, termasuk mengganti menteri dari PPP.
"Siap saja, kenapa tidak siap. Wong tidak siap pun, malah di-reshuffle juga. Ingat tidak, sebelumnya kan ada dari PPP yang diganti. Enggak ada gunanya menentang," kata Rohamurmuzzy di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/2/2010).
"Kalau mau dikeluarkan, ya keluarkan saja. Kalau mau protes, hargai juga protes orang itu. Biasa saja. Tidak ada yang aneh," cetusnya.
Pria yang akrab dipanggil Romi ini mengatakan bahwa rencana pergantian menteri ini secara kebetulan terjadi setelah beberapa kejadian yang menimpa PPP. Ia mengaku tidak tahu apakah ada kaitan di antara kedua hal itu.
Menurutnya, kejadian pertama yang menimpa petinggi PPP, yakni Ketua Dewan Pertimbangan PPP Bachtiar Chamsyah sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terjadi satu hari setelah Mukernas PPP di Medan yang memutuskan ada pelanggaran undang-undang dalam kasus bail out Bank Century. Satu hari kemudian petinggi PPP lainnya Zalkarsih Nur tersandung masalah vila bodong di Taman Nasional Halimun. Satu hari setelah itu, petinggi PPP Endin Sufihara oleh KPK berkas dinyatakan lengkap dan siap diadili.
Ia mengingatkan pihak Demokrat bahwa jika ada anggota (menteri) koalisi pemerintah yang dikeluarkan, justru bisa menambah daya kritis partai koalisi yang ada di DPR. "Itu akan ada konsekuensi kepada perimbangan dan kelancaran pemerintah di DPR. Semua ada konsekuensi," tegas Romi.
Yang jelas, lanjut Romi, PPP mempunyai sikap bahwa pihaknya akan hengkang dari koalisi pemerintah jika ada tiga penyebabnya, yakni jika tidak ada perbaikan dalam manajemen koalisi, jika tidak ada penghargaan dan sanksi disiplin sesuai perjanjian koalisi, serta jika koalisi tidak berpijak pada kebenaran. "Tetapi, PPP dalam memutuskan keluar dari koalisi atau tidak, bukan dasarnya karena penetapan pak Bachtiar Chamsyah sebagai tersangka," pungkas Romi.
Sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat Amir Syamsudin membenarkan bahwa dirinya dan beberapa petinggi Demokrat, Anas Urbaningrum dan Ja'far Hafsah, mengusulkan kepada Presiden Yudhoyono untuk diadakan perombakan kabinet. Presiden Yudhoyono pun merespons bahwa akan mempertimbangkannya.
