Jakarta, Kompas
Hal itu diungkapkan anggota KPU Sumbar, Ardyan, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (3/2). Sejumlah KPU kabupaten/kota masih mengeluhkan belum jelasnya anggaran bagi pilkada kabupaten/kota yang akan mereka selenggarakan. Pemerintah kabupaten/kota setempat rata-rata hanya mampu menyediakan kurang dari 50 persen anggaran yang diajukan KPUD.
”Walaupun anggaran pilkada yang dikelola KPU Sumbar Rp 74,8 miliar sudah tersedia, KPU tidak akan memulai tahapan pilkada atau mencairkan anggaran tersebut karena pola pilkada yang akan diselenggarakan adalah serentak,” ujarnya. KPU provinsi harus menunggu kesiapan KPU kabupaten/kota.
Ardyan mendesak Gubernur Sumbar turut mendorong agar pemerintah kabupaten/kota segera menyediakan anggaran untuk pilkada di daerahnya. Hal itu mendesak dilakukan karena pemungutan suara direncanakan dilakukan pada 16 Juni sehingga tahapan pilkada harus segera dimulai.
KPU Jambi dan KPU Kalimantan Tengah bernasib lebih baik daripada KPU Sumbar. Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk penyerahan anggaran pilkada di dua provinsi itu sudah ditandatangani meski anggaran yang disetujui jauh lebih kecil daripada yang diajukan.
Ketua KPU Jambi M Yasir Arafat mengatakan, dari kebutuhan KPU Jambi untuk penyelenggaraan pilkada sebesar Rp 74 miliar, pemerintah provinsi hanya menyetujui Rp 49,9 miliar. Dana itu merupakan anggaran utuh Pilkada Jambi tanpa ada pembagian dengan 11 kabupaten/kota di Jambi karena tidak ada kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilihan bupati/wali kota tahun ini.
Ketua KPU Kalteng Faridawaty mengungkapkan, KPU Kalteng hanya menerima dana pilkada sebesar Rp 77,9 miliar dari anggaran yang diajukan sebesar
