JAKARTA, KOMPAS.com- Hari Rabu (3/2/2010) siang ini, menurut rencana, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dijadwalkan akan menghadiri diskusi bertajuk "Menakar 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono, sekitar pukul 12.30 di Megawati Institute.
Selain Megawati, dalam diskusi nanti juga akan hadir politisi senior Akbar Tandjung, ekonom Hendri Saparini, pakar hukum Refly Harun, dan pengamat politik Yudi Latif (pengamat politik).
Angka 100 hari realiasasi janji-janji kampanye ini menjadi persoalan penting untuk dicermati oleh masyarakat luas. Hal ini karena pasangan Presiden dan Wakil Presiden ini secara sadar menggunakan pola batas waktu 100 hari untuk merealisasi janji-janji politiknya pada saat kampanye lalu," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Infokom, Daryatmo, dalam pernyataan tertulisnya, Rabu pagi ini.
Dikatakan, setelah pemerintahan berjalan 100 hari, maka presiden dan wakil presiden harus bersedia diukur dan dinilai publik. Janji kampanye capres dan cawapres, setelah terpilih, katanya lagi, jelas menjadi hutang politik yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik luas.
"Hal ini merupakan keharusan sekaligus bagian dari pendidikan politik di masyarakat, sejalan dengan perkembangan demokrasi di tanah air. Hendaknya jangan alergi dengan tuntutan, kesadaran rakyat yang timbul melalui gerakan-gerakannya dalam menilai kinerja pemerintahan ini dalam 100 hari," ungkapnya lagi.
Pemerintah, Daryatmo menegaskan, secara sadar sudah menggunakan pola batas waktu tersebut.
