Rabu, 29 Maret 2017

Nasional

Pemerintah Suka Emas Papua, Bukan Mas Papua

Sabtu, 30 Januari 2010 | 12:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Perhatian pemerintah dinilai hanya terfokus pada kekayaan alam luar biasa di tanah Papua serta lebih memberi jaminan keamanan bagi kegiatan eksploitasi perusahaan asing. Selain itu, pemerintah dinilai lebih melindungi kekayaan alam Papua daripada masyarakat asli Papua.

"Orang Papua katakan 'pemerintah suka emas Papua, bukan mas Papua'. Itulah pendapat di masyarakat Papua," ucap Neles Tebay, dosen misiologi Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Fajar Timur, Abepura, Papua, saat diskusi "Pulihkan Hak Hidup Masyarakat Adat" di Jakarta, Sabtu (30/1/2010).

Neles menjelaskan, persoalan mendasar masyarakat Pupua bukan isu separatisme, melainkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan hak hidup. "Persoalan bukan separatisme. Orang Papua sedang khawatir suatu saat orang Papua yang hidup di Republik ini akan punah di tanah Papua," tegas dia.

Masyarakat asli Papua, ucap Neles, menganggap anggota komunitasnya tidak hanya orang-orang hidup, tetapi juga komunitas yang sudah meninggal seperti para leluhur. Bahkan, anggota komunitas mereka mencakup tanah, gunung, batu, sungai, binatang, dan roh.



"PT Freeport ambil emas dan tembaga di puncak Gunung di Papua yang dianggap sebagai bagian dari komunitas mereka. Tanah, gunung, laut mereka sebut mama. Pengerukan puncak gunung berarti pengerukan otak mama. Kalau otak mama dieruk, maka akan berdampak pada anak-anaknya (masyarakat)," jelas dia.

Perlawanan para gerilyawan Papua sejak tahun 1963 hingga tahun 2000, ucapnya, merupakan bentuk perlawanan kepada pihak-pihak pengeksploitasi kekayaan alam yang akan mengancam hak hidup warga Papua. "Militer kemudian membalas dengan operasi besar-besaran untuk memberantas kaum yang dianggap separatis itu," lontar dia.

Karena itu, ucap Neles, saat ini ada perbedaan persepsi tentang faktor yang mengancam hak hidup antara rakyat Papua dan pemerintah. Perbedaan itu lalu menghambat proses pemulihan hak hidup rakyat Papua. "Maka perlu ada dialog antara pemerintah di Jakarta dengan rakyat Papua," ucapnya.

Editor : acandra