Tekan Urbanisasi dengan Desa Produktif

Sidoarjo, Kompas - Desa dijadikan titik awal bagi pembangunan. Karena itu, berbagai program penciptaan lapangan kerja diarahkan ke pedesaan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan hal itu melalui Gerakan Desa Produktif.

Program tersebut dilakukan bersinergi dengan pemerintah daerah. Gerakan Desa Produktif ini diharapkan dapat menciptakan ribuan wiraswasta penggerak ekonomi desa sehingga laju urbanisasi ke kota bisa ditekan.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar didampingi Bupati Sidoarjo Win Hendarso, Rabu (27/1), mencanangkan Gerakan Desa Produktif di Desa Simogirang, Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur.

Muhaimin menegaskan, dengan menjadikan desa sebagai titik awal, semua program pembangunan akan diarahkan ke desa. ”Desa produktif ini untuk menjadikan sumber daya manusia sebagai pusat pembangunan sehingga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Tidak seperti kota besar yang pembangunan jalan terus dilakukan, tetapi tetap saja hidup sumpek dan melarat,” kata Muhaimin.

Pembangunan kota yang pesat diiringi pertumbuhan investasi barang dan jasa, menurut Muhaimin, memicu arus urbanisasi. Kondisi ini membuat desa menjadi tidak produktif, sementara kota kelebihan daya tampung. Akibatnya, muncul berbagai masalah sosial akibat pengangguran dan kesenjangan kesejahteraan.

Untuk tahap awal, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun ini menargetkan 200 desa produktif. Dalam satu desa, dipilih satu kelompok usaha mandiri beranggota 25 orang yang butuh pengembangan peralatan teknologi tepat guna, pelatihan keahlian manajemen dan teknis kreatif, penambahan modal usaha, serta pembangunan akses pasar.

Syarat masuk program Gerakan Desa Produktif adalah pendapatan per kapita penduduk di atas rata-rata desa lain dalam satu provinsi, tingkat pengangguran di bawah 1 persen, minimal 60 persen penduduknya lulus SMP, serta kontribusi warga dan bantuan pemerintah berkomposisi dua banding satu. Syarat lain, tingkat kesehatan masyarakat, dilihat dari tingkat kesuksesan program keluarga berencana, kematian bayi rendah, dan tingkat gizi masyarakat relatif baik.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja I Gusti Made Arka menjelaskan, program ini bertujuan menciptakan kader- kader pengembang kesempatan kerja pedesaan.

Tolok ukur keberhasilan program, kata Arka, adalah seberapa banyak masyarakat dengan kelompok usaha mandiri desa mengembangkan produk barang atau jasa siap jual, dengan memanfaatkan potensi sumber daya di desa dari hulu dan hilir.

Setiap kelompok usaha mandiri, kata Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenakertrans Masri Mahyar, mendapat Rp 50 juta untuk semua kegiatan, mulai dari pelatihan, pembelian peralatan, produksi, hingga pemasaran. Untuk mengembangkan desa produktif, dilakukan sinergi dengan Direktorat Jenderal Bina Penta.

”Program ini bukan dana bergulir. Kami tidak memberikan uang, tetapi keterampilan dan peningkatan keahlian sehingga kelompok ini bisa memotivasi warga lainnya untuk berwirausaha,” kata Masri. (Ham)