Kinerja Disebut Rendah, Hatta Rajasa Dinilai Apes

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia menempatkan Kantor Menko Perekonomian sebagai salah satu lembaga negara yang dipersepsikan tidak berkinerja baik.

Dari 2.900 responden yang diwawancarai, hanya 49 persen yang mengatakan bahwa Kantor Menteri Perekonomian berkinerja baik dan sangat baik. Hal ini tampak kontras dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dipersepsikan berkinerja baik oleh 65 persen responden.

Temuan ini disampaikan Direktur Eksekutif LSI Dodi Ambardi, Rabu (27/1/2010) di Jakarta. Dijelaskan Dodi, survei ini dilakukan pada tanggal 7-20 Januari 2010. Survei yang menggunakan teknik multistage random sampling ini memiliki margin of error lebih kurang dua persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

"Responden memberikan skor paling rendah pada pengentasan masalah-masalah ekonomi," ujar Dodi. Dicontohkan, kinerja pemerintah dalam mengatur upah minimum pekerja, menjaga harga-harga barang, mengurangi orang miskin, dan menekan jumlah pengangguran dipersepsikan buruk.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Hayono Isman menilai Menko Perekonomian Hatta Rajasa tengah mengalami nasib apes. Menurutnya, penilaian buruk disebabkan oleh faktor SBY, yang dipersepsikan negatif, seperti yang terindikasi pada survei tersebut. "Jadi, kinerja Menko dikaitkan dengan kinerja SBY. Sebagai bawahan, Pak Hatta terkena getahnya," ujar Hayono.

Namun, penilaian buruk ini ditepis Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha. "Masalah-masalah ekonomi, misalnya yang menyangkut harga bahan pokok, fluktuasi harga, selalu mendapat prioritas dalam rapat-rapat kabinet," ujarnya.

Julian cenderung menuding media yang tidak memberikan ruang terhadap hal ini. Media dinilai terlalu fokus pada kasus kriminalisasi pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, serta skandal Bank Century. "Hal ini setidaknya menggerusi bidang-bidang lain yang semestinya mendapat ruang," ujarnya.