Jakarta, Kompas -
”Prestasi jelas, mereka (menteri) sibuk kerja. Rata-rata (keberhasilan) 90 persen, apanya yang merah?” kata Tifatul seusai diskusi bertema Seratus Hari Kabinet yang diadakan Radio Trijaya di Jakarta.
Sebelumnya, Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau UKP4 Kuntoro Mangkusubroto menyebutkan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian beroleh rapor merah karena ada rencana aksi program 100 hari yang belum diselesaikan.
Dalam dialog tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Firman Jaya Daeli juga menyebutkan soal rapor pemerintahan SBY yang rata-rata merah. Ia mengatakan, yang penting bagi pemerintah kini adalah kembali konsisten pada janji-janji politik yang diucapkan.
Namun, menurut Tifatul, ukuran merah itu mesti dijelaskan terlebih dulu. ”Kalau ada program-program yang masih ditandai merah, itu belum (berjalan) 50 persen, apakah yang bersangkutan baca program atau tidak,” ucapnya.
Ia mengatakan, sangat tidak mungkin berharap semua agenda terselesaikan pada masa 100 hari pertama pemerintahan. Tifatul mengibaratkan masa 100 hari pertama pemerintahan sebagai proses membangun fondasi guna dasar tindakan dan kebijakan di masa selanjutnya.
”Ibaratnya bangunan kita masih bangun fondasi. Setelah satu tahun nanti tiang-tiangnya baru kelihatan, dua atau tiga tahun kemudian baru terlihat biliknya di mana,” sebut Tifatul.
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari dalam kesempatan yang sama mengungkapkan soal hasil survei terbaru lembaga yang dipimpinnya soal persepsi kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan SBY. ”Tingkat kepuasan saat ini hanya 75 persen atau turun dibanding bulan Agustus 2009 yang sebesar 90 persen,” katanya mengenai survei yang diadakan pada 8-18 Januari lalu itu.
Dalam diskusi yang dihadiri pula oleh Agus Pambagio, yang juga salah seorang pemerhati kebijakan publik, disebutkan pula bahwa ada menteri yang seperti terkesan lempar handuk sebagai tanda menyerah.
”Ya, tidak lempar handuklah,” sanggah Tifatul. Ia juga menambahkan, isu penggantian menteri yang terkait dengan kinerja pemerintah selama 100 hari pertama tidak benar.
Qodari juga berpendapat bahwa penggantian anggota kabinet pada masa 100 hari pemerintahan dinilai terlalu cepat dan lebih bermuatan politis ketimbang soal kinerja. (INK)
