Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melalui juru bicaranya, Julian Aldrin Pasha, Senin (18/1), menegaskan, tidak pernah ada kesepakatan antara Presiden dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akibat kasus Bank Century.

”Tidak benar ada deal (kesepakatan) seperti itu. Apa lagi hasilnya untuk mengganti Menkeu. Presiden tidak tahu dari mana sumbernya itu,” kata Julian Pasha yang dihubungi Kompas dari Jakarta, saat menemani Presiden dalam kunjungan kerja di Madiun, Jawa Timur, Senin malam.

Pers sebelumnya menanyakan informasi yang menyebutkan bakal terjadinya pergantian kabinet, khususnya penggantian Menkeu Sri Mulyani, terkait kasus Bank Century. Pergantian sebagaimana diberitakan The Jakarta Post, Senin, disebutkan setelah kesepakatan antara Presiden Yudhoyono dan Aburizal Bakrie

Sebelumnya, seusai rapat terbatas dengan Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa juga membantah pergantian kabinet pada 100 hari pertama pemerintahan Yudhoyono.

”Isu itu tidak benar. Tidak benar (Sri Mulyani Indrawati) nonaktif atau diganti. Presiden tidak pernah berbicara soal itu. Itu spekulasi,” kata Hatta.

Menurut Hatta, sejauh ini kabinet masih berjalan seperti biasa dan belum pernah ada pembicaraan soal pergantian kabinet seperti diberitakan itu. ”Dari mana beritanya? Itu tidak benar,” ujar Hatta.

Terkait pelaksanaan program 100 hari kerja pemerintah yang belum terlaksana, menurut Hatta, juga tidak akan ada rencana perubahan kabinet. ”Selama ini kami sudah mengevaluasi. Sampai hari ke-75 hasilnya sudah di atas 90 persen,” katanya.

Wacana evaluasi anggota koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono- Boediono itu diduga menjadi salah satu cara untuk menekan partai anggota koalisi dalam kasus hak angket Bank Century.

Ketua DPP Partai Demokrat yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Anas Urbaningrum menyatakan, koalisi juga menyangkut kerja sama di parlemen.

”Garis koalisi harus jelas. Presiden juga berhak mengganti menterinya, baik atas nama kinerja maupun koalisi. Karena itu, partai-partai koalisi memang perlu diminta kejelasan, apakah mau terus berkoalisi atau mengambil pilihan politik yang lain,” ujar Anas.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menyatakan, tidak hanya Partai Demokrat yang berhak mengevaluasi koalisi, tetapi juga Partai Golkar. Dalam koalisi ini, Partai Golkar berkepentingan terhadap tiga menterinya yang duduk di kabinet.

(nwo/har)

Share

Tweet